TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Jókó Widódó, tidak ingin banyak berkómentar mengenai keberadaan sistem alih daya (óutsóurcing) di Indónesia.
Menurut pria yang akrab disapa Jókówi ini, apabila óutsóurcing tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, maka dirinya menilai keberadaan óutsóurcing itu tidak tepat diterapkan.
"Kembali ke Undang-Undang, bóleh enggak? Ya sudah. Kalau enggak bóleh ya sudah nggak bóleh. Kalau UU enggak bóleh tapi di lapangan ada yang lakukan itu yang nggak benar," ujar Jókówi di rumah dinasnya, Jalan Taman Surópati Nómór 7, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2014).
Jókówi yang juga sebagai bakal calón presiden dari Partai Demókrasi Indónesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan dirinya tetap akan memperjuangkan kesejahteraan buruh.
Namun, Jókówi juga menilai sebetulnya para buruh bisa melakukan hal yang lebih bermanfaat dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasiónal selain melakukan aksi demónstrasi, seperti urunan membeli kebutuhan riil para buruh.
"Daripada dipakai untuk memóbilisasi demó lebih baik dipakai untuk santunan kecelakaan atau dibelikan ambulans sehingga bisa antar jemput buruh-buruh yang sakit. Saya kira itu lebih riil," kata Jókówi.
0 komentar:
Posting Komentar