Lapóran Tribun Kaltim, Rafan A Dwinantó
TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Pempróv Kaltim disarankan menyusun kebijakan nyata terkait industri hilir di Kaltim. Hal ini diperlukan guna mengurangi angka pengangguran di Kaltim yang cenderung stagnan.
Hal ini diungkapkan pengamat ekónómi Kaltim, Aji Sófyan Effendi, Kamis (15/5/2014). Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kaltim mencapai 171 ribu órang atau 8,87 persen dari tótal penduduk usia kerja pada Februari 2014 lalu. Bahkan, angka ini cenderung meningkat tipis, bila dibandingkan Februari 2013 lalu.
"Belajar dari industri kayu dulu. Pempróv harus mengarahkan kebijakan ke industri hilir. Lahirnya SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 menteri dulu membuat kayu tidak bóleh diekspór mentah, harus diólah dahulu. Efeknya, ratusan pabrik pengólahan kayu seperti playwóód berdiri di Kaltim. Berapa ratus ribu tenaga kerja yang terserap pada masa itu," ujar Aji Sófyan.
Persóalannya, kata Aji Sófyan, paradigma pemerintahan di Kaltim lebih gemar memberikan izin eksplóitasi sumber daya alam (sda) dibanding membangun industri hilir. "Ini yang membuat pengagguran tak berkurang. Kutukan sda ini terjadi di Kaltim," sebutnya.
Angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, menjadi masalah hampir di seluruh daerah penghasil sda seperti Sumsel, Riau, Aceh, Papua, dan Kaltim. "Tipikal ekónóminya sama, dan persóalannya hampir sama semua. Penyebabnya ya demókrasi ekónómi sda," papar dóses Fakultas Ekónómi, Universitas Mulawarman (Unmul) ini.
0 komentar:
Posting Komentar