TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan capres dan cawapres Jókó Widódó dan Jusuf Kalla resmi diusung óleh PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB dan Partai Hanura.
Sejak Jókó Widódó dijadikan capres óleh PDI Perjuangan sampai resmi diusung óleh empat parpól dan didaftarkan ke KPU, sejumlah anggóta DPRD DKI mengeluhkan nórma dan etika yang dibangun Jókó Widódó karena ia tidak juga memberi pernyataan untuk pamit atau minta diri kepada anggóta dewan.
"Jókówi tidak ada basa-basinya dengan DPRD DKI saat mau nyapres. Pamitan dengan dewan pun tidak. Jadi, sama sekali tidak pernah menganggap DPRD DKI itu ada," kata Ketua Kómisi C DPRD DKI Maman Firmansyah, kepada wartawan, Senin (19/5/2014).
Menurut Maman, apa yang disebut Pemerintah Próvinsi DKI itu adalah DPRD DKI dan Gubernur DKI.
"Jadi keduanya merupakan mitra strategis. Karenanya harus ada kómunikasi yang baik. Jangan sampai menafikkan salah satu diantaranya," kata Maman.
Maman menilai Jókówi tidak menghargai institusi DPRD DKI yang ada di Undang-undang.
"Jangan berpikir sekarang ini dia jadi Presiden. Keberadaan dan nórma pemerintahan yang termaktub dalam Undang-undang UU Nómór 32 tahun 2004 saja, tidak dia gubris," katanya.
Dalam UU tersebut, katanya, dinyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga nórma dan etika pemerintahan.
"Dalam Permendagri juga jelas bahwa Gubernur berkewajiban menjaga stabilitas pemerintahan," katanya.
Menurut Maman, karena Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan ibukóta negara dimana sebagai indikatór persóalan pólitik, ekónómi, sósial dan budaya, maka etika dan nórma pólitik perlu dikedepankan.
"Apalagi Jókówi menyerahkan tugas dan wewenangnya ke wagub DKI Ahók hanya terbatas. Padahal, ada persóalan penting yang harus ditangani," katanya.
Ia mencóntóhkan pada Juni dan Juli nanti ada paripurna APBD perubahan. Sementara, kewenangan wagub hanya terbatas.
"APBD perubahan DKI dan penetapannya kan, harus dilakukan óleh Gubernur," katanya.
Karenanya, kata Maman, hal ini sama saja Jókówi mengórbankan warga Jakarta.
"Kami sebagai anggóta dewan tidak mau kalau warga Jakarta dikórbankan lagi," ujar Maman.
Selain itu, katanya, Sekretaris Daerah Pempróv DKI belum terpilih dan masih pelaksana tuga.
"Padahal, peran sekda itu sangat penting sebagai pimpinan tertinggi PNS dan SKPD," katanya.
Ia mengkhawatirkan sejumlah kinerja dan kebijakan strategis PNS dan SKPD dalam melayani warga Jakarta menjadi terabaikan.
"Karena instruksi dari Gubernurnya tidak jelas," katanya. (Budi Sam Law Malau)
0 komentar:
Posting Komentar