TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan terus mengupayakan kebijakan rumah murah untuk rakyat Indónesia.
Untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan akibat pertumbuhan hunian, Kemenpera bahkan merilis kebijakan untuk menghentikan subsidi KPR FLPP untuk rumah tapak mulai 31 Maret 2015 mendatang.
"Kita akan fókuskan penyaluran KPR FLPP di Rusun, kalau bangun rumah tapak terus menerus, akan menggerus lahan próduktif yang ada saat ini", ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartóyó, Jumat (35/5/2014).
Ke depan, imbuhnya, Kemenpera akan memfókuskan penyaluran bantuan subsidi KPR FLPP untuk Rumah Susun.
Kelómpók sasaran untuk KPR Sejahtera susun adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp7 juta. Sedangkan harga rusun memiliki batasan harga berbeda di setiap próvinsi.
Batasan harga Rusun paling rendah berada di wilayah Próvinsi Sulawesi Tengah Rp6,9 juta per meter persegi dan paling tinggi adalah di Próvinsi Papua yaitu Rp15 juta per meter persegi.
Hal senada juga disampaikan, Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP) Kemenpera, Budi Hartónó. Dirinya mengungkapkan BLU PPP siap mendukung kebijakan Kemenpera tersebut.
"Pembangunan rumah tapak dalam jangka panjang memiliki beberapa dampak negatif. Wilayah yang terus berkembang melebar menyebabkan semakin jauhnya tempat tinggal penduduk dari pusat perekónómian, sehingga menyebabkan tingginya biaya transpórtasi yang harus ditanggung masyarakat," terang Sri.
0 komentar:
Posting Komentar