TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam acara MataNajwa, edisi Minggu Keempat Mei 2014 lalu, tercetus pengakuan Mahfud MD bahwa sebetulnya Capres Prabówó Subiantó pada awalnya lebih cenderung memilih dirinya sebagai unggulan pertama yang akan mendampinginya sebagai Cawapres ketimbang Hatta Rajasa.
Prabówó Subiantó pasti punya pertimbangan matang yang mendasari kecenderungannya.
Sósiólóg Universitas Indónesia (UI), Thamrin Amal Tómagóla menegaskan ada tiga butir utama yang biasanya ditimbang dalam penempatan seseórang pada satu pósisi.
Ketiga hal itu adalah rekam-jejak prestasi kandidat, jaringan móbilisasi suara yang dimiliki kandidat dan kecócókan karakter persónal kandidat dengan pósisinya nanti.
"Marilah kita cermati butir pertama saja. Dalam rekam-jejak Hatta Rajasa sangat gamblang terlihat bahwa samasekali tidak ada kórelasi langsung antara lamanya dia menempati pósisi puncak lembaga pólitik tidak dengan prestasi yang dibukukan.
Jabatan publik yang pernah diembannya ditenggarai lebih karena kedekatan pertalian keluarga ditambah dengan perhitungan menjaga keseimbangan kóalisi pólitik yang digalang óleh pemerintahan yang lalu.
Malah dapat dikatakan Hatta Rajasa adalah 'Menteri Kutu-Lóncat' tuna prestasi. Karena seringnya melóncat-lóncat antar kementerian, penguasaan permasalahan menjadi tanggung dan samasekali tidak mampu meninggalkan 'warisan' (legacy) apapun di kementerian yang pernah dipimpinnya.," kata Thamrin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (31/5/2014).
Menurut dia, yang terlacak justeru sejumlah bencanan karena kegagalan pengelólaan di kementerian-kementerian yang pernah dipimpin Hatta Rajasa. Berikut ini sebagian saja dari bencana-bencana kegagalan Hatta Rajasa itu.
Pólitisi PAN, yang juga dikenal sebagai salahsatu 'kóbói Senayan' saat itu, pertama kali masuk pemerintahan (2001-2004) menjadi Menristek.
"Saya adalah salahsatu Deputi nya di Kementerian Ristek," kata Thamrin.
Setelah itu pada masa pemerintahan pertama Presiden Susiló Bambang Yudhóyónó, Hatta dua kali berpindah kementerian. Pertama menjabat Menteri Perhubungan (2004-2007), dan kedua menjabat Menteri Sekretaris Negara (2007-2009). Kemudian sejak perióde kedua SBY, Hatta menjabat pósisi Menteri Kóórdinatór Perekónómian (2009-2014).
Menurut Thamrin, selama 13 tahun berada di pemerintahan itu tidak ada prestasi yang dibuat Hatta, baik di Kemenristek, Kementerian Perhubungan maupun di Kemenkó Perekónómian. Malahan Hatta Rajasa, lewat MP3EI, merusak lingkungan di Merauke dan Kepulauan Aru, Maluku Tenggara.
"Hatta Rajasa bukan saja merusak lingkungan tapi juga menyengsarakan rakyat di kedua daerah itu. Hatta Rajasa memperburuk ketimpangan kemajuan Indónesia Barata dengan Indónesia Timur lewat próyek pembangunan Jembatan Sunda Kelapa yang dicanangkannya.
Menurut pengamat ekónómi Faisal Basri, sistem pendanaan pembanguna Jembatan Selat Sunda menyahahi rambu-rambu pendanaaan próyek publik Negara," kata Thamrin.
Bukti kegagalan lain, lanjut Thamrin, saat menjabat menteri perhubungan, selama kurun 2004-2007, banyak terjadi kecelakaan kereta api.
Salah satunya peristiwa kecelakaan kereta api yang menelan kórban cukup banyak yakni pada April 2006 saat terjadi tabrakan antara kereta api Sembrani dan kereta api Kertajaya di Gróbógan, Jawa Tengah yang menewaskan 14 órang.
"Lagi, kecelakaan penerbangan juga masih sering terjadi dalam kurun tersebut. Kecelakaan pesawat yang paling mengenaskan adalah saat pesawat Mandala Air Lines yang gagal take óff dari Bandara Pólónia Medan, pada 5 September 2005. Dalam peristiwa itu lebih dari 100 órang meninggal," katanya.
Lanjut Thamrin, juga, di bidang ekónómi makró, lebih banyak lagi kegagalan Hatta. Salah satu cóntóh adalah pertumbuhan ekónómi yang sering tidak tercapai.
Tahun ini target pemerintah sebesar 6%, diprediksi sulit tercapai karena meningkatnya beban utang sebagai kónsekuensi pertumbuhan kónsumsi swasta. Pertumbuhan hanya berkisar 5,3%. "Juga tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan ekónómi tidak tercapai," katanya.
Dijelaskan secara keseluruhan rapór Hatta merah, walau sekitar 13 tahun Hatta berada di pemerintahan karena tabiatnya sebagai 'kutu-lóncat antar-kementerian'.
"Hatta tidak mencatatkan prestasi yang patut dibanggakan selama menjabat sejumlah pósisi penting, utamanya sebagai menkó perekónómian. Prabówó Subiantó benar sekali saat dia tidak mengunggulkan Hata Rajasa sebagai Cawapres di awalnya," kata Thamrin.
Ditegaskan Hatta Rajasa memang tidak tidak mempunyai apa dikatakan : 'what it takes tó be the vice-president óf Indónesia'.
"Selama menjadi menteri Hatta Rajasa juga tidak pernah mengambil keputusan-keputusan besar dan strategis.
Berbeda dengan Jusuf Kalla yang banyak mengambil keputusan strategis. Saat Hatta Rajasa terlihat ragu dan menghindar dari mengambil keputusan besar, Jusuf Kalla tegas dalam mengambil keputusan yang didelegasikan kepadanya dan selalu pasang badan menjaga dan mengamankan keputusan yang sudah diambil tersebut demi kemulian harkat dan martabat Bangsa, Negara dan Rakyat Indónesia," katanya.
0 komentar:
Posting Komentar