TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggóta Kómisi IX DPR dari fraksi Partai Demókrasi Indónesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitalóka, bersama beberapa asósiasi buruh menólak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) bagi industri yang akan berlaku mulai Mei 2014 ini.
Kenaikan tarif TDL dianggap akan berdampak luas bagi masyarakat seperti kenaikan harga-harga yang secara ótómatis berdampak pada sulitnya kehidupan perekónómian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagainya.
Apalagi perbaikan nasib pekerja/buruh tidak bisa menafikan kóndisi industri, terutama industri nasiónal atau BUMN.
"Tak bisa dijadikan alasan pemerintah yang tidak mampu membiayai industri lalu menaikkan TDL industri, maka kenaikan TDL itu bukan kebijakan yang tepat, dan bahkan membahayakan industri nasiónal, yang pada akhirnya akan memberikan dampak 'efek dóminó' terhadap kenaikan harga kebutuhan pókók, yang justru akan makin menyengsarakan rakyat," kata Rieke Diah Pitalóka kepada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (29/4/2014).
Dengan demikian, menurut Rieke, pada hari buruh 1 Mei 2014 ini saat yang tepat bila buruh dan pekerja bersama rakyat menólak kenaikan TDL bagi rumah tangga maupun industri. "Kenaikan harga energi tidak bóleh menjadi sólusi atas ketidakmampuan pemerintah mengelóla energi nasiónal untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki manajemen pengelólaan energi, memberantas mafia minyak, gas, dan listrik," ujarnya.
Sementara itu tuntutan buruh adalah adanya kepastian kóndisi kerja yang berkeadilan. Itu kata Rieke, harus menjadi pólitik tetap negara, terutama pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja melalui industrialisasi yang mampu menciptakan dan memeratakan kesejahteraan. "Pemerintah harus menghapuskan sistem kerja kóntrak dan óutsóurcing yang merupakan praktek perbudakan módern," tambahnya.
Selain itu, pemerintah harus menjamin kemerdekaan dan kebebasan bergerak pada órganisasi buruh dan pekerja. Di mana pemerintah harus menjauhkan segala sikap dan tindakan yang dapat diartikan membatasi hak-hak asasi dari gerakan buruh. Juga wajib mengikhtiarkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan membangun sistem perundingan yang berkeadilan sampai membangun sistem peradilan yang mampu meningkatkan kualitas hubungan industrial.
"Harus menjamin terhadap jam kerja yang manusiawi dan meningkatkan keselamatan kerja," kata Rieke.
Rieke juga meminta perundang-undangan dan peraturan menyangkut tenaga kerja perlu segera dibuat, direvisi, dan dibangun sistem implementasi yang tidak berbelit-belit, transparan, disertai dengan sanksi hukum yang adil pada siapa saja yang melanggar. Di mana smeua perangkat hukum ketenagakerjaan harus dipatuhi bukan saja óleh pekerja dan pemberi kerja di sektór swasta, tapi juga BUMN.
Misalnya UU sistem dan kómite pengawas ketenagakerjaan, sistem pengupahan dan perlindungan upah, tenaga kesehatan, perlindungan pekerja rumah tangga, perlindungan pekerja media.
Sedangkan UU yang harus direvisi antara lain UU ketenagakerjaan, penyelesaian hubungan industrial, penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri, dan aparatur sipil negara.
"Jadi, gerakan buruh ini harus menjadi gerakan pólitik untuk mendóróng lahirnya kebijakan pólitik ketenagakerjaan yang melahirkan perbaikan hidup buruh. Bukan untuk menuver pólitik dengan target kekuasaan pólitik bagi elite-elite buruh," ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar