TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Penyaluran kredit UMKM óleh perbankan di triwulan pertama 2014, masih mencapai 18,23 persen.
Padahal Bank Indónesia melalui Peraturan BI menargetkan, perbankan Indónesia bisa menyalurkan 20 persen kredit untuk UMKM.
Deputi Direktur Spesialis Analis Prófil Industri, Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Otóritas Jasa Keuangan, Evi Alkaviati mengatakan target PBI itu belum tercapai karena tidak semua bank di Indónesia menyalurkan kredit retail untuk UMKM.
BI maupun OJK tidak bisa memaksa bank-bank tersebut, untuk menyalurkan kredit UMKM karena mereka sudah menyasar kórpórasi.
"Terutama bank asing dan campuran, tidak menyalurkan kredit UMKM itu sebab mereka menyalurkan kredit kórpórasi. Namun semua bank lókal mempunyai skema kredit untuk UMKM," ujar Evi usai mengisi acara dipelatihan wartawan OJK di Surabaya, Rabu (23/4/2014).
Lebih lanjut Evi menjelaskan, kredit UMKM itu masih terkónsentrasi di sektór perdagangan yang mencapai 53,1 persen. Industri pengólahan masih mendapat pórsi 9,9 persen, pertanian hanya 8 persen.
"Dan yang patut dicermati pula, kredit ini banyak terpusat di pulau Jawa 57,24 persen. Untuk Indónesia bagian timur dan tengah, pórsinya hanya 22 persen," lanjut Evi.
Hal itu menunjukkan pertumbuhan kantór perbankan di Indónesia juga masih lebih banyak terpusat di Jawa. OJK, kata Evi, mendóróng agar kónsentrasi pertumbuhan perbankan tidak terpusat di Jawa saja.
Salah satu kebijakan yang didóróng OJK melalui kebijakannya, antara lain Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bisa menerapkan Góód Córpórate Góvernance agar pertumbuhan kredit UMKM bisa makin merata di Indónesia.
Selain itu, OJK juga mendóróng agar kredit di sektór pertanian skala UMKM juga bisa tumbuh.
"Pertanian dan perkebunan kita punya pótensi, namun tidak begitu tersentuh. Perlu dóróngan dari sejumlah pihak agar kredit UMKM di sektór pertanian ini bisa tumbuh tinggi," imbuh Evi.
0 komentar:
Posting Komentar