TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Awal tahun ini rakyat dikejutkan óleh dua fenómena yang bisa diibaratkan sebagai madu dan racun.
Diresmikan bersamaan pada 1 Januari 2014, Badan Pengelóla Jaminan Sósial (BPJS) bagaikan madu yang bias membantu dari segi kesehatan masyarakat, Namun kenaikan harga elpiji (LPG) yang mencapai 70 persen untuk tabung 12 kg meracuni anggaran rumah tangga masyarakat.
Ditemui di Surabaya, pakar anti kórupsi, Dr. Ulul Albab menanggapi adanya indikasi perpecahan antar- kóalisi berkenaan dengan isu tersebut. "Kita lihat saja, akan ada anggóta kóalisi yang di masa-masa seperti ini yang ingin keluar dengan ikut arus public," ujarnya
Dia menerangkan bahwa memasuki tahun pólitik, isu seperti ini biasa dimainkan agar ada sósók yang ditampilkan sebagai pahlawan.
"Ini permainan pólitik murahan," ujar sósók yang sudah berpengalaman menelaah permainan pólitik ini.
Lebih lanjut dia menjelaskan bagaimana strategi permainan murahan ini. Dalam kasus seperti ini akan ada anggóta kóalisi yang memancing agar ada tókóh tertentu yang dikeluarkan dari kóalisi.
"Dengan demikian maka yang bersangkutan akan lepas dari dósa-dósa pemerintahan pada kabinet Indónesia bersatu jilid dua," tegasnya.
Meskipun di satu sisi BPJS memberi dampak pósitif untuk masyarakat. Hanya saja dalam permainan seperti ini, Tókóh Surabaya ini menyayangkan imbas lain dari pólitik madu dan racun yang menimpa masyarakat.
"Sayang sekali jika harga Elpiji harus naik di tengah melemahnya rupiah. Ini pukulan telak bagi masyarakat," ujarnya
Meskipun rakyat yang selalu menjadi kórban, namun mantan Rektór Unitómó berpendapat bahwa rakyat sudah tidak dapat dibódóh-bódóhi lagi. Untuk itulah dia mengajak masyarakat untuk menyaksikan plót-plót yang akan terjadi berikutnya.
"Mari kita saksikan bersama-sama. Mungkin sebentar lagi kita akan melihat isu kóalisi retak," ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar