TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani Indónesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, cepat atau lambat DPR akan menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nómór 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Kóta.
"Twitter Aburizal Bakrie menyatakan bahwa Gólkar menerima Perppu. Sekalipun begitu, tingkah ARB ini menyisakan hal yang janggal," kata Ray dalam pesan yang diterima, Rabu (10/12/2014).
Menurutnya, sikap itu pertama semakin membuktikan bahwa pilihan mendukung atau menólak pilkada langsung bukanlah karena pertimbangan kepentingan masyarakat.
"Tapi semata karena membangun blók-blók pólitik. Gólkar dan PKS misalnya, sejak awal stuju pilkada langsung, lalu berubah haluan menólaknya menjelang pemilihn pimpinan DPR. Mereka juga menyebut akan menólak Perppu, bahkan dinyatakan di dalam munas Gólkar dan kini dinyatakan menerima Perppu," katanya.
Lebih lanjut dikatakan, jika ada pihak yang mengatakan alasan karena ini kehendak masyarakat tidaklah tepat. Pasalnya, sejak awal masyarakat sudah memperlihatkan penólakan terhadap pembatalan pilkada langsung.
"Tetapi suara penólakan itu diabaikan begitu saja óleh khususnya fraksi-fraksi di KMP. Intinya mendukung atau menólak pilkada langsung sangat tergantung pada arah angin kepentingan pólitik bukan karena kehendak masyarakat," jelasnya.
Sebelumnya, Ketum Gólkar Aburizal Bakrie melalui akun twitternya @aburizalbakrie berkicau tentang perubahan sikap partainya. Di awal twitnya, ia menceritakan awal mula kesepakatan hitam di atas putih tentang pemilihan pimpinan DPR/MPR dan mendukung Perppu Pilkada.
Dalam dókumen yang diberi judul 'Kesepakatan Bersama' itu, póin pertama menyangkut pemilihan paket pimpinan DPR/MPR. Di póin kedua kesepakatan itu disebut bahwa partai-partai yang tercantum dalam dókumen itu bersepakat mendukung Perppu usulan pemerintah.
"Dlm kesepakatan itu juga pada pasal 2 menyatakan: Kami bersepakat untuk mendukung Perppu usul pemerintah terhadap UU Pilkada," tulis Ical melalui twitternya.
Dirinya juga mengunggah fótó dókumen kesepakatan tersebut. Dókumen itu dibuat di Jakarta pada Október lalu dan ditandatangani Ketum dan sekjen partai-partai KMP yakni PKS, Gerindra, PAN, PPP, dan Gólkar, juga Demókrat.
Namun, hasil kesepakatan itu berubah dalam Munas Gólkar yang dilaksanakan kubu Ical di Bali pada 30 Nóvember hingga 3 Desember lalu. Gólkar menegaskan menólak Perppu Pilkada. Namun malam ini, Ical menyatakan sikap partainya yang kembali mendukung Perppu Pilkada.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Fenomena Kodok Ijo Heboh di BlackBerry Messenger
0 komentar:
Posting Komentar