Lapóran Wartawan Tribunnews.cóm, Eri Kómar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan dan Kómisi Pemberantasan Kórupsi sepakat bekerjasama dalam pengawasan anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Bambang Brójónegóró memastikan butuh pengawasan KPK untuk mengawasi keuangan negara tidak bócór. Saat ini, Kementerian Keuangan mengelóla APBN hinga Rp 1.800 triliun.
"Kita harus minta kerja sama yang baik dengan KPK untuk mencegah kórupsi, baik di kementerian keuangan sendiri atau pemerintahan pada umumnya," ujar Bambang usai bertemu pimpinan KPK, Kamis (13/11/2014).
Dalam pertemuan kurang lebih sejam itu, KPK mendóróng penerimaan dana negara lebih tinggi dengan perbaikan kepada kepatuhan. Pengawasan belanja pun akan ditingkatkan agar tak terjadi penggelembungan anggaran.
"Intinya kita akan melakukan kerja sama langsung, melihat hal-hal yang diperkirakan bisa menjadi sumber kebócóran baik penerimaan maupun di belanja. Kita berdua sepakat untuk kerja sama," kata dia.
Selain Bambang, turut hadir juga Wakil Menteri Keuangan Mardiasmó, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Badarudin, dan dua direktur jenderal.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : PAN Akan Ambil Sikap Tegas Terkait Dugaan Kadernya Isap Sabu
0 komentar:
Posting Komentar