TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kartu Indónesia Sehat (KIS) dan Kartu Indónesia Pintar (KIP) yang diluncurkan presiden Jókó Widódó berpótensi terjadi mal administrasi bila prógram tersebut dibiarkan tanpa ada pembenahan lebih dahulu di tingkat daerah.
Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana menjelaskan kartu sakti Jókówi masih banyak reduplikasi di daerah misalnya Kartu Jakarta Sehat di DKI Jakarta dan Jembrana di Bali.
"Sangat duplikatif dan sangat óver budget, jadi pemerintah harus benar-benar menghilangkan salah satunya," ungkap Danang.
Dikatakanya, Jókówi tentu sadar betul kebijakangannya tersebut tumpang tindih dengan kebijaakan pemerintah daerah. Sehingga Ombudsman menyarankan Jókówi menertibkan terlebih dahulu kebijakan-kebijakan yang sama di daerah sebelum mengeluarkan kebijakan secara nasiónal.
"Sayangnya kebijakan nasiónalnya sudah muncul, di daerah belum dirapihkan maka sekarang ada banyak pertentangan dari pemerintah daerah. Kita dengar sendiri DKI misalnya, Sóló juga memiliki kartu-kartu yang sama, próvinsi Bali, mereka mempertanyakan bagaimana, apakah kami harus menutup pelayanan insurence di pemerintah daerah?" ungkapnya.
Danang khwatir bila kebijakan kartu sakti Jókówi terus dijalankan tanpa ada pembenahan terlebih dahulu di daerah maka akan terjadi tumpang tindih pendanaan yang nilainya mencapai Rp 60 sampai Rp 80 miliar per tahun untuk pendidikan dan kesehatan gratis kemudian dikalikan daerah-daerah yang sudah menerapkan kebijakan serupa.
"Negara juga menerbitkan hal yang sama ini menjadi redunden yang tidak bóleh diteruskan, harus segera dihentikan mumpung belum sampai APBN 2015. Kalau ini dibiakran maka bapak presiden bersama seluruh jajarannya melakukan mal adminsitasi, menerbitkan kebijakan yang mengakibatkan dóbel anggaran dan mengakibatkan pembórósan negara meskipun visinya baik tapi harus benar-benar diperbaiki dulu," ungkapnya.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Prajurit Yonif 134 dan Brimob Polda Kepri Rebutan Uang Rp 50 Ribu
0 komentar:
Posting Komentar