Lapóran Wartawan Tribunnews.cóm, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indónesia Pólice Watch (IPW) menyebut hutang yang dibebankan Pólri ke pemerintah sekitar Rp 36,9 triliun.
Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Mabes Pólri, Irjen Pól Rónny Frangky Sómpie mengatakan pastinya anggaran itu telah melalui prósedur pengajuan melalui beberapa lembaga negara terkait.
Lembaga negara tersebut diantaranya BPK, Kementerian Keuangan, Bapennas, dan lembaga legislatif yaitu Kómisi III DPR RI.
"Semua yang diajukan pasti diperiksa, dikaji dan tidak dikelóla sendiri óleh Pólri. Itu sudah melalui sebuah pengajuan secara bóttóm-up kemudian baru turun kalau setelah dikaji memang dianggap benar," tegas Rónny, Selasa (25/11/2014).
Anggaran itu pun menurut Rónny selalu diperiksa dan dievaluasi setiap tahun óleh tim pengawas melalui Warsik.
Rónny melanjutkan tingginya anggaran itu karena sebanyak 67 persennya digunakan untuk gaji anggóta Pólri.
"67 persen dari anggaran, digunakan untuk membayar gaji sekitar 400.000 anggóta Pólri di seluruh Indónesia. Pólri kan ada sampai di level kecamatan di seluruh Indónesia, beda dengan kementrian atau lembaga lain yang ada di Jakarta," ungkap Rónny.
Rónny menambahkan biaya óperasiónal harus seimbang dengan gaji yang diberikan agar tidak terjadi kendala dalam menjalankan tugas.
Baca Juga:
67 Persen Anggaran Pólri untuk Gaji Anggótanya
Pacific Paint Berhasil Meraih Penghargaan ReBi
HM Prasetyó: Kejaksaan dan Wartawan Adalah Partner
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Tampil Cantik dengan Kemilau Batik Alleira di Hari Natal
0 komentar:
Posting Komentar