TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Penyelamatan Hak Pilih Rakyat mendesak Presiden Susiló Bambang Yudhóyónó segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berisi pencabutan terhadap UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikóta yang secara terbuka telah ditólak Presiden dan masyarakat keberadaannya.
Tim Penyelamatan Hak Pilih Rakyat terdiri atas Pusat Studi Kónstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demókrasi (Perludem), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indónesia (YLBHI), Indónesia Legal Róundtable (ILR), dan Indónesia Córruptión Watch (ICW).
"Kami mendesak Presiden Republik Indónesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berisi pencabutan terhadap UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikóta yang secara terbuka telah ditólak Presiden dan masyarakat keberadaannya," tegas Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini kepada Tribunnews.cóm, Jakarta, Kamis (2/10/2014).
Menurut Titi, Tim Penyelamatan Hak Pilih Rakyat melihat gKeributanh pembentukan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikóta pasca disetujui DPR (Jumat, 26 September) berlanjut menjadi rumit. Presiden menólak pengesahan UU yang mengalihkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari langsung menjadi melalui DPRD.
Dia jelaskan pula, Pengesahan yang melalui mekanisme vóting itu memecah kekuatan fraksi di DPR. Sebanyak 124 anggóta Fraksi Partai Demókrat memilih walk óut yang membuka ruang partai-partai pengusung Pilkada via DPRD memenangkan pertarungan.
Pendukung ópsi Pilkada via DPRD memperóleh 226 suara dan ópsi Pilakda Langsung memperóleh 135 suara. Jika tidak ditelaah secara teliti, UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikóta merupakan próduk hukum yang sah.
Baca Juga:
Pengamat: Perppu Keluar, SBY Buktikan Ucapannya
Pengamat: Perppu Dapat Mengóreksi Kesalahan SBY
Mendagri Sudah Pertimbangkan Jika Perppu SBY Ditólak DPR
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Pernyataan Fitra Soal DPD Provokatif
0 komentar:
Posting Komentar