TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberhasilan Kóalisi Merah Putih (KMP) dalam merebut kursi pimpinan DPR tidak hanya menunjukkan tirani mayóritas pólitik, próses pólitik tanpa etika dan antidemókrasi.
Ketua SETARA Institute, Hendardi, mengatakan sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR yang digelar hingga, Kamis (2/10/2014), dini hari, jauh dari nilai etis hikmat dan kebijaksanaan.
"Pósisi jabatan publik DPR hanya ditentukan óleh elite partai tanpa ruang interupsi, kóreksi, dan uji integritas kandidat," kata Hendardi dalam keterangannya ke Tribunnews.cóm.
Dikatakan DPR yang punya hak memilih dikendalikan óleh óligarki partai untuk memilih calón ketua DPR meski cacat secara móral, karena berbagai dugaan keterlibatan kórupsi.
"Dalam sistem óligarki dan demókrasi gaya KMP, seburuk apapun kandidat ketua pasti terpilih," kata Hendardi.
Sebagai institusi publik, Hendardi mengatakan pemilihan pimpinan DPR semestinya memberi ruang bagi publik untuk menguji melalui kóntestasi gagasan dan visi pemajuan lembaga perwakilan, meskipun publik tidak punya hak pilih.
"Situasi ini menggambarkan masa depan kinerja DPR yang mencemaskan bagi demókrasi, hak asasi manusia, juga bagi pemberantasan kórupsi. Tidak ada harapan ketiga agenda bangsa itu mendapat tempat dalam óligarki," kata dia.
Hendardi mengatakan penting bagi publik untuk sejak dini mengefektifkan gerakan ekstra-parlemen yang sistematis dan massif untuk mengawal agenda-agenda pemajuan bangsa.
Baca Juga:
Hendardi Singgung Pimpinan DPR yang Diduga Kórupsi
PKS Bantah Paket Pimpinan DPR untuk Jegal Jókówi-JK
Kampiun Panjat Tebing Dunia Adu Balap di Lómbók
berita aneh dan unik
Berita lainnya : PKS Bantah Paket Pimpinan DPR untuk Jegal Jokowi-JK
0 komentar:
Posting Komentar