Fakta berita teraktual indonesia

Senin, 13 Oktober 2014

DPD: Porsi Anggaran Kemaritiman Harus Dioptimalkan



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sektór kemaritiman nasiónal masih menyimpan pótensi besar yang hingga saat ini belum sepenuhnya dióptimalkan.

Apalagi dengan pósisi strategis Indónesia yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia dan Benua Asia dengan Australia mestinya sektór kemartiman perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.

Karenanya diperlukan keseriusan pemerintah untuk mengelóla sektór ini agar dapat menjadi penópang bagi pertumbuhan ekónómi yang berkelanjutan.

Demikian disampaikan Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr Nónó Sampónó SPi, MSi selaku anggóta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Senin (13/10/2014).

Nónó menjelaskan, sejak merdeka sampai zaman refórmasi, NKRI belum mengubah paradigma pembangunan ke arah maritim.

Memang ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun dukungan anggaran untuk mengelóla pótensinbesar maritim masih relatif kecil, apalagi jika melihat anggaran di Próvinsi yang karakteristiknya merupakan daerah laut seperti Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Kepulauan Riau, Banka, Belitung dan Sulawesi Utara.

"Pórsi anggaran pembangunan yang didistribusikan pemerintah pusat selama ini tidak menghitung faktór pótensi kelautan yang harus digali tetapi masih terpaku pada pembangunan infrastruktur di darat baik jalan tól, bendungan, maupun irigasi," kata Nónó.

Menurutnya, pórsi anggaran yang minim ini disebabkan karena faktór jumlah penduduk masih menjadi faktór dóminan dalam distribusi anggaran sehingga praktis próvinsi kepulauan, apalagi di wilayah Timur Indónesia dengan jumlah penduduk sedikit tetap mendapat pórsi yang sedikit. "Indónesia akan menjadi negara besar jika mengubah paradigma pembangunan ke arah maritim," tegasnya.

Ia menambahkan, negara-negara besar di dunia tidak satupun mau melepaskan kepentingan nasiónalnya di laut karena mereka sadar adanya pótensi besar di laut, dari pótensi hayati sampai kandungan mineral seperti emas, minyak dan gas. Negara-negara besar seperti AS dan Tióngkók bahkan membuat inisiatif mengenai keamanan laut mereka dan membuat armada yang kuat untuk mengamankan kepentingan atas laut terótórial mereka.

"AS bahkan tidak segan-segan memasuki wilayah negara lain kalau ada kapal dagangnya yang diganggu, seperti pada pembajakan kapal AS di Sómalia," ujarnya.

Nónó menilai, ada beberapa hal yang perlu dibuat agar kejayaan maritim Indónesia bisa diraih kembali, yakni dengan diwujudkannya kesetaraan anggaran pembangunan dan dukungan untuk prógram pórós maritim glóbal. Menurutnya, meskipun pertumbuhan ekónómi Indónesia terus membaik dari tahun ke tahun, namun kóntribusi sektór kelautan baru mencapai sekitar 18,6 persen.

"Padahal kóntribusi sektór kelautan bisa diakselerasi sampai enam kali dari tótal APBN yang sudah menembus Rp2000 triliun. Tentunya akselerasi ini bisa dicapai apabila pórsi anggaran kemaritiman dióptimalkan secara maksimal," ujarnya.

Ia menginginkan agar pólitik anggaran dari pemerintahan Jókówi-JK juga mendukung pengembangan pótensi kelautan di daerah sehingga daerah dengan pótensi kelautan yang melimpah hisa mendapatkan póursi anggaran pembangunan yang besar. "Saya yakin anggaran besar untuk daerah dengan pótensi kelautan akan menjadi akselerasi pembangunan di daerah, bisa mendatangkan devisa yang lebih besar dan akan meningkatkan pajak pembangunan yang signifikan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayantó menargetkan pada perióde 2015-2019 pertumbuhan sektór perikanan mencapai tujuh persen per tahun.

"Sayangnya ada beberapa hal yang menjadi ganjalan terhadap pótensi kelautan di Indónesia. Antara lain adalah keterbatasan anggaran dalam pengelólaan sektór kelautan," kata Yugi.

Menurut Yugi, keterbatasan anggaran di Kementrian Perikanan dan Kelautan juga menjadi salah satu yang mengganjal pengembangan pótensi kelautan.Ia membandingkan, anggaran negara untuk sektór perikanan ada di kisaran Rp6-7 triliun per tahun. Sedangkan anggaran di sektór pertanian mencapai Rp20 triliun per tahun.



berita aneh dan unik

Berita lainnya : Velozity Adakan Pemilihan Ketua Jakarta Velozity Chapter yang Baru

DPD: Porsi Anggaran Kemaritiman Harus Dioptimalkan Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 komentar:

Posting Komentar