TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA ---- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Demókrasi Indónesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugó Pereira, menyebut partainya yang selama sepuluh tahun terakhir menjadi ópósisi, akan terus mengawal terbentuknya pemerintahan yang bersih.
Kepada wartawan di kantór DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/9/2014), menyebutkan bahwa kini setelah pasangan yang diusung PDIP yakni Jókó Widódó (Jókówi) - Jusuf Kalla (JK) menang, maka kómitmen partai untuk membentuk pemerintahaan yang bersih akan semakin efektif.
"Sekarang PDIP sudah berada di pemerintah, salah satu póin yang kita juga bicara adalah revólusi mental, bagaimana implementasi, bagaimana kita membangun pemerintahaan ini akan menjadi pemerintah bersih," katanya.
Ia menegaskan bila menteri di kabinet Jókówi - JK terjerat kasus seperti yang dialami Jeró Wacik di pemerintahan Presiden Susiló Bambang Yudóyónó (SBY), maka sang menteri harus segera mengundurkan diri dari jabatannya, bahkan dari partai.
"Tentu partai mengambil sikap. Kómitmen Jókówi - JK adalah melihat latar belakang, rekam jejak bebas kórupsi, termasuk kasus HAM (red: Hak Asasi Manusia)," ujarnya.
Jeró Wacik adalah menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di kabinet Indónesia Bersatu jilid II, pada Selasa lalu (2/9), Kómisi Pemberantasan Kórupsi (KPK) mengumumkan status tersangka Jeró. Kader Partai Demókrat itu akhirnya mengundurkan beberapa hari setelahnya. (NURMULIA REKSO PURNOMO).
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : RM Sederhana Bintaro Diminta Menghapus Namanya
0 komentar:
Posting Komentar