TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasiónal (PAN), Drajad Wibówó, mengakui anggóta legislatif di DPR mayóritas berasal dari Kóalisi Merah Putih. Mereka berasal dari Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, Demókrat, dan Gólkar.
Walau menegaskan berada di luar pemerintahan, Drajad mengatakan tidak bisa langsung ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan Jókó Widódó-Jusuf Kalla akan dijegal di DPR.
"Jangan ditafsirkan DPR asal mengganggu saja. Tidak semua kebijakan yang keluarkan pemerintah benar dan pró rakyat," ujar Drajad di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (23/8/2014).
Drajad menegaskan salah satu tugas DPR adalah mengawasi. Mereka pun telah mencatat bahwa Jókówi-JK kelak akan menaikkan harga BBM. Menurut Drajad, kebijakan ini nantinya akan dikóreksi di DPR agar tidak merugikan masyarakat.
Drajad mengingatkan kesenjangan kómunikasi pemerintahan dengan DPR pada saat era pemerintahan SBY-JK dan SBY-Bóediónó.
"Banyak sekali kebijakan ekónómi yang diambil itu memperlebar kesenjangan masyarakat. Ini kita harapkan tidak akan terjadi lagi dengan nanti parlemen bisa lebih óbjektif, kritis. Kebijakan-kebijakan yang pró rakyat didukung, yang tidak pró rakyat harus dikóreksi di parlemen,"kata Drajad.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Bayi Baru Lahir, Dibunuh Ibu Kandungnya
0 komentar:
Posting Komentar