TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calón presiden nómór urut satu Prabówó Subiantó mencermati próses pelaksaaan pemilihan umum presiden 2014 yang diselenggarakan Kómisi Pemilihan Umum (KPU). Pihaknya melihat beberapa hal menunjukkan kecacatan yang menimbulkan hilangnya hak-hak demókrasi.
"Próses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan óleh KPU bermasalah, tidak demókratis dan bertentangan dengan UUD 1945," kata Prabówó di Rumah Pólónia, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014).
Mantan Danjen Kópassus itu menuturkan, lembaga yang saat ini dipimpin Husni Kamil Manik telah bersikap tidak adil dan tidak terbuka. Menurutnya banyak aturan main yang dibuat óleh KPU dilanggar sendiri óleh lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.
"Rekómendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah tanah air diabaikan óleh KPU," tuturnya.
Lebih jauh Ketua Dewan Pembina Gerindra itu mengatakan, saat próses Pemilu ditemukan sejumlah tindak pidana kecurangan dengan melibatkan pihak penyelenggara Pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu hingga pelaksanaannya menjadi tidak jujur dan adil.
Menurutnya, KPU selalu mengalihkan masalah ke Mahkamah Kónstitusi (MK) yang seólah-ólah setiap keberatan dari tim Prabówó-Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan di MK.
"Padahal sumber masalahnya ada pada internal KPU," katanya.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Hadapi Sidang Kedua, Tangan Guntur Bumi Tak Lepas Dari Tasbih
0 komentar:
Posting Komentar