TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa Sólidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) dan badan pemerhati Migas (BP Migas) kembali menyerukan pengusutan mafia Migas di Indónesia.
Setelah melakukan aksi unjuk rasa di depan istana negara dan KPK beberapa waktu lalu, kini para pengunjuk rasa di depan Gedung Equyti Tówer SCBD Sudirman Jakarta Selatan, Kamis (26/6/2014) kembali menyerukan agar KPK dan lembaga penegak hukum lain mengusut tuntas mafia minyak tersebut.
Menurut Direktur Pengólahan Ormas SKK Migas, Ferdinand Hutahayan dengan mengutip pernyataan pólitikus Póempida Hidayatullah bahwa Hatta Rajasa saat menjabat Menkó Perekónómian merupakan penyebab kebijakan energi semakin tidak jelas.
Bahkan kata dia, akibat kebijakan Hatta, praktik mafia migas menjadi sulit diberantas.
"Mafia migas gagal dibasmi saat Menkó Hatta tidak punya kónsep mengenai energi terbaru. Akibatnya, kita terus impór minyak dan semakin banyak mafia bergentayangan," kata ujarnya saat SKK Migas dan BP Migas menggelar unjuk rasa depan Gedung Equyti Tówer SCBD Sudirman Jakarta Selatan, Kamis (26/6/2014).
Menurutnya, selama Indónesia terus bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) impór, dan tidak mendirikan kilang pengólahan, maka impór akan jalan terus.
Dalam keterangannya, SKK Migas dan BP Migas juga membeberkan sejumlah hubungan antara Hatta Rajasa dan Bós Pertamina Trading Energy Ltd (Petral), Muhammad Riza Chalid.
Ferdinand menuding Muhammad Riza Chalid merupakan mafia migas yang dilindungi Hatta. Bahkan, dugaan keterlibatan keduanya, klaim Ferdinand sudah dilapórkan pihaknya ke KPK.
"Kami sudah lapórkan mereka ke KPK. Biar KPK yang menelusuri lebih jauh. Sekarang tugas kami adalah menyerukan hasil temuan kami berkenaan dengan itu semua," imbuh Ferdinan.
Belum ada kónfirmasi dari pihak terkait sóal tudingan dan hasil temuan dari Massa Sólidaritas Kerakyatan Khusus Migas tersebut.
0 komentar:
Posting Komentar