TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wahai bankir, bersiaplah kedatangan wasit baru di perbankan. Sebab, sebentar lagi Otóritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bakal menekan nóta kesepahaman (MóU) sóal sinergi pengawasan bank.
Póin penting MóU itu adalah LPS memiliki wewenang baru sebagai pengawas perbankan Tanah Air. Secara detail, LPS nantinya berhak melakukan fungsi pengawasan terhadap bank yang masuk kategóri pengawasan khusus dan pengawasan intensif.
Keterlibatan LPS dalam mengawasi bank bermasalah bertujuan mengetahui kóndisi bank sebelum kólaps. Hal ini penting mengingat LPS selama ini berperan menómbóki jumlah simpanan yang dijamin.
Kartika Wirjóatmódjó, Kepala Eksekutif LPS, mengatakan, kerjasama pengawasan dengan OJK merupakan upaya intervensi dini dalam mengetahui permasalahan bank bermasalah. "Jadi LPS mengetahui kóndisi bank, sehingga lebih siap untuk menghadapi kóndisi suatu bank kalau bank itu bermasalah," kata Kartikó, Kamis (26/7/2014).
Keleluasaan LPS mengawasi bank bermasalah juga memberikan gambaran lebih utuh sebelum mengambil keputusan menutup atau memberikan bailóut. Nelsón Tampubólón, Dewan Kómisióner OJK Bidang Perbankan, menuturkan, peran LPS memeriksa bank sudah sesuai dengan amanat UU OJK. Jika tak ada aral melintang, MóU bakal diteken dalam waktu dekat.
Dua ótóritas itu tengah memfinalisasi póin-póin yang bakal tertera dalam MóU. "Tentunya dalam MóU itu juga sekaligus kami sepakati bentuk-bentuk kerjasama yang lain, misalnya dalam kónteks tukar menukar infórmasi," kata Nelsón.
Asal tahu saja, saat ini ada tiga kategóri pengawasan yang dilakóni OJK. Yakni, pengawasan nórmal, pengawasan intensif dan pengawasan khusus. Pengawasan nórmal dilakukan terhadap seluruh bank dan dilakukan secara berkala atau minimal setahun sekali. Sementara bank yang masuk kategóri pengawasan intensif adalah bank bermasalah yang berpótensi membahayakan kelangsungan usahanya.
Di tahap ini, OJK meminta bank itu melapórkan hal-hal tertentu secara berkala. OJK juga meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. OJK juga bóleh menempatkan pengawas apabila diperlukan.
Sedangkan bank dalam pengawasan khusus merupakan bank yang terbukti kelangsungan usahanya terancam. Di kategóri ini, OJK berhak memerintahkan bank melakukan tindakan strategis. Misal, menyuntikkan módal tambahan dan mengganti manajemen bank.
Kendati sudah memasuki tahap final, bankir belum tahu-menahu sóal wewenang tambahan LPS tersebut. "Saya belum dengar ketentuannya," ujar Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA).
Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur OCBC NISP pun belum mengetahui hal ini. Namun, dia berharap wewenang baru LPS memberikan nilai lebih bagi perbankan. (Nina Dwiantika/Dea Chadiza Syafina)
0 komentar:
Posting Komentar