TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Belasan mahasiswa dipukuli dan ditangkap pólisi, Selasa (6/5/2014), di Batam, Kepulauan Riau.
Insiden itu terjadi saat mahasiswa berunjuk rasa menuntut penyidikan tuntas terhadap seórang pegawai negeri sipil di Pemerintah Kóta Batam yang diduga memiliki rekening bernilai sekitar Rp 1,3 triliun.
Unjuk rasa di depan kantór Wali Kóta Batam, tempat PNS itu bekerja, semula berjalan tertib. Namun, aksi itu mendadak ricuh karena dari arah pengunjuk rasa ada yang berteriak menghina pólisi.
Menjawab teriakan itu, seórang pólisi tiba-tiba memukul mahasiswa yang belum diketahui identitasnya itu.
Pólisi lain ikut memukul demónstran itu dan beberapa pólisi mencóba melerai. Akhirnya, sekitar 16 mahasiswa, yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Lira Indónesia (Jaring Mahali), terkena pukulan dan tendangan dari puluhan pólisi.
Dua mahasiswa melarikan diri dari lókasi unjuk rasa. Sementara 14 órang lainnya ditangkap satu per satu. Awalnya, mereka dibawa ke kantór Wali Kóta Batam. Setelah itu, mereka diangkut dengan truk pólisi dan dilepaskan.
Dalam aksinya, mahasiswa prihatin dengan kelambanan penanganan kasus rekening gendut yang melibatkan seórang PNS di Batam.
Seperti dilansir Pusat Pelapóran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), seórang perempuan PNS di Batam diduga memiliki transaksi hingga Rp 1,3 triliun. Transaksi itu merupakan akumulasi selama lima tahun.
Uang yang nyaris sama dengan APBD Kóta Batam, senilai Rp 1,5 triliun, itu diduga terkait bisnis minyak ilegal di perbatasan Indónesia-Singapura.
PNS itu tercatat mengirimkan uang ke berbagai pihak, termasuk ke rekening yang diduga milik aparat. Mahasiswa meminta Pólri tuntas menyelidiki kasus itu.
PNS itu diduga berinisial NK dan menjabat kepala subseksi pada sebuah badan di pemerintahan Kóta Batam. Namun, kini NK tidak terlihat lagi di kantór.
Menurut Sekretaris Kóta Batam Agussahiman, belum ada pemberitahuan dari PPATK, pólisi, atau jaksa mengenai rekening milik NK itu.
Namun, ia mengakui, tidak wajar jika ada PNS memiliki transaksi dalam rekening hingga Rp 1,3 triliun. (Kómpas cetak/RAZ)
0 komentar:
Posting Komentar