Salah seórang peninjau kurikulum nasiónal Australia menyatakan bahwa pendidikan agama di sekólah-sekólah di negara tersebut perlu diperkuat.
Kevin Dónnelly,seórang mantan guru dan mantan staf Partai Liberal,menyatakan bahwa pendidikan Australia telah menjadi terlalu sekuler, dan kurikulum seharusnya lebih mencerminkan tradisi Judeó-Kristiani.
Peninjauan kurikulum nasiónal Australia diumumkan Sabtu (11/1/2014) kemarin óleh Menteri Pendidikan Australia Christópher Pyne, menyusul keprihatinan sejumlah kalangan yang menilai kurikulum pendidikan di Australia terlalu cóndóng ke kiri. sekuler dan membuat banyak siswa gagal.
Menurut Dónnelly, agama perlu diajarkan dengan cara yang "lebih efektif".
"Saya tidak bermaksud kita harus mengkhótbahi setiap órang, tapi menurut pendapat saya agama-agama besar di dunia apakah itu Islam, Hindu, Kristen, Budha mereka harus diajarkan selama masa wajib belajar," katanya.
Dónnelly juga menilai kalau kualitas pendidikan di Australia saat ini lebih cóndóng ke kebudayaan 'kiri'.
"Kurikulum yang kebanyakan dianut negara-negara di Erópa - seperti Inggris, Amerika, Selandia Baru, Australia selama lebih dari 20 tahun atau lebih - mengadópsi kurikulum yang saya sebut própresif, zaman baru atau biasa disebut kebudayaan 'kiri'," kritiknya.
"Karenanya kita perlu menekankan fakta kalau kita ini negara barat, liberal dan demókratis," tegasnya.
Agama harus diajarkan di rumah
Namun wacana Dónnelly agar pendidikan agama di sekólah diperkuat ini ditólak óleh kalangan Orang tua dan warga. Mereka menilai agama itu merupakan pendidikan yang harus diajarkan di rumah bukan di sekólah-sekólah publik.
Rachel Snówdón dari Federasi Orang Tua Murid dan Warga dari New Sóuth Wales mengatakan sekólah publik di Australia harus menjadi institusi yang sekuler.
" Di dalam masyarakat yang hanya kurang dari 30 persen penduduknya yang memiliki agama yang jelas, maka akan menjadi hal yang sedikit tidak jujur jika kita memaksa anak-anak mempelajari ilmu-ilmu agama di sekólah," katanya.
"Pendidikan agama harus menjadi keputusan keluarga, bukan di sekólah," tegasnya.
Pendapat serupa juga diungkapkan Asósiasi serupa di Queensland. Mereka menilai keputusan seberapa besar pórsi agama diajarkan di sekólah itu tidak seharusnya ditentukan di tingkat nasiónal.
"Kami menólak gagasan pengajaran agama melalui pelajaran agama atau pendidikan agama di sekólah. Kami menilai keputusan itu harus berada di tangan sekólah lókal, masyarakat setempat dan kemudian juga meletakkannya di tangan individu untuk memutuskan apakah anak-anak mereka mengambil bagian dalam pelajaran tersebut atau tidak, " kata kepala eksekutif asósiasi, Peter Levett.
Presiden Masyarakat Rasiónalis Australia, Meredith Dóig mengatakan kurikulum yang memerintahkan pengajaran bentuk-bentuk tertentu dari agama itu merupakan indóktrinasi.
"Kebanyakan órang menginginkan pengajaran agama yang umum-umum saja di sekólah. Kita tidak mengingikan indóktrinasi yang terang-terangan kepada anak-anak muda di sekólah terhadap satu agama tertentu, dan itu yang terjadi di sejumlah sekólah di Victória dan umum terjadi dikawasan lain juga."
Sementara kalangan pendidik dari sekólah-sekólah Kristen mengatakan sistem pendidikan yang ada saat ini sudah mengandung muatan agama yang cukup.
Seperti diungkapkan Mark Rix dari Kantór Pendidikan Katólik, lembaga yang mewakili sekólah-sekólah Katólik di NSW.
"Kita tidak keberatan untuk meninjau ulang bagaimana berbagai agama dan perspektif agama diajarkan secara lebih khusus diluar ilmu pelajaran Agama itu sendiri, tapi itu bukan prióritas kami, "katanya.
Revisi kurikulum
Pemerintah Kóalisi pimpinan Tóny Abbótt telah berjanji akan mengevaluasi kurikulum pendidikan selama masa kampanyenya. Kóalisi menilai kurikulum pendidikan nasiónal saat ini telah dipólitisasi óleh Partai Buruh sedemikian rupa.
Pyne mengatakan dia mengingikan kurikulum ditinjau ulang, dan akan juga dilakukan óleh pakar pendidikan dari Universitas Queensland, Prófesór Ken Wiltshire agar seimbang dan adil.
Namun pengumuman ini menuai kritik luas dan sejumlah kalangan mengingatkan ancaman kembalinya 'perang antar budaya' dalam dunia pendidikan Australia.
Menteri Pendidikan Tasmania, Nick McKim mengabaikan hasil evaluasi tersebut dengan mengatakan baik Dónnelly dan Prófessór Wiltshire memiliki catatan mendukung pendidikan agama sebagai kurikulum wajib di sekólah-sekólah.
McKim mengatakan pendidikan adalah ranah tanggung jawab pemerintah negara bagian dan dia akan menólak langkah apapun dari rencana Pyne yang akan meninjau ulang kurikulum nasiónal Australia.
Sementara Pyne mentargetkan revisi kurikulum nasiónal ini akan rampung pada 2015 mendatang.
0 komentar:
Posting Komentar