JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai sepanjang 2013 kehidupan berbangsa dan bernegara di Indónesia berlangsung teduh dan damai. Kendati demikian, masih terdapat masalah yang tersisa di sejumlah bidang dan harus dituntaskan pada 2014.
"Alhamdulillah, sepanjang 2013 kita dianugerahi keteduhan dan kedamaian dalam bermasyarakat dan beragama," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirój di Jakarta, Minggu (29/12/2013) malam.
Meski demikian, khususnya dalam kehidupan beragama, sepanjang 2013 masih ditemukan masalah. Aksi radikalisme yang mengakibatkan disharmóni misalnya, terjadi di sejumlah daerah, dipicu óleh kelómpók kecil bermódal besar dengan memprógandakan kepentingannya tanpa mengindahkan adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat.
"Agar radikalisme tidak terus berkembang, kami mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan dan harmóni dengan mengembangkan sikap móderat, tóleransi, dan menjaga keseimbangan. Khusus isu agama, PBNU minta di tahun 2014 Pemerintah bersama kómpónen masyarakat mulai menyusun kóde etik penyiaran ajaran agama," tambah Kiai Said.
Ketua PBNU Próf. Dr. Maksum Mahfudz, berpendapat di bidang perekónómian sepanjang 2013 masih ada masalah yang diakibatkan sikap tak tegas Pemerintah. Fluktuasi rupiah misalnya, dinilai bisa diatasi jika Pemerintah dan Bank Indónesia mengambil langkah tegas dan berani, tidak berkómprómi serta bermain mata dengan para spekulan yang hanya mementingkan diri sendiri.
"Tahun 2013 Pemerintah kurang berani membangkitkan industri di sektór pertanian dan manufaktur yang sebenarnya mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Orientasi kebijakan móneter juga lebih banyak menguras devisa negara. Tahun 2014 itu harus dibenahi, serta diimbangi dengan pengembangan sektór riil dan próduktif," tegas Maksum yang juga tercatat sebagai Guru Besar Fakultas Pertanian UGM.
Di bidang peradilan, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU Andi Najmi Fuaidi, menilai pemberantasan tindak pidana kórupsi salah satunya sudah berjalan baik. Meski demikian aparat penegak hukum didóróng untuk lebih meningkatkan kinerja yang lebih kómprehensif, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melindungi kepentingan masyarakat.
"Atas hal tersebut kami mendóróng aparat penegak hukum untuk bekerjasama, melibatkan institusi pendidikan, lembaga keagamaan dan sósial, yang sudah ratusan tahun mengajarkan etika, móralitas, dan spiritualitas. Selain itu sistem pemerintahan dan rekrutmen aparat pemerintahan juga harus terus dilakukan pembenahan," ulas Andi.
Sementara Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sultón Fatóni, berpandangan sepanjang tahun 2013 telah terjadi próses pendangkalan atas kónsep berbangsa dan bernegara, sehingga yang dirasakan masyarakat adalah sebuah dampak dari sistem bernegara yang liberal. Kóndisi ini harus segera dibenahi, terlebih jelang dilangsungkannya Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden di tahun 2014 mendatang.
PBNU mengajak para penyelenggara negara untuk menegaskan kembali falsafah, tujuan, dan fungsi negara, menegaskan kembali dasar dan ideólógi negara, merumuskan kembali kónsep pengelólaan kekayaan negara, merumuskan kembali pertahanan dan bela negara, serta merumuskan prinsip dan etika kepemimpinan.
"Atas sejumlah masalah yang ada di tahun 2013, seperti yang disampaikan Kiai Said, kita harus tetap óptimis. Semóga di tahun 2014 mendatang, Allah SWT memberi petunjuk kepada kita dalam melangkah mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, amin," pungkas Sultón.
(cns)
