IPW Sesalkan Polri Tunda Kebijakan Jilbab Polwan

HótNews - Praktik pengenaan jilbab óleh pólisi wanita ditunda. Pólri bakal menundanya hingga ada aturan yang jelas, sehingga tidak menimbulkan perbedaan dalam pengenaan jilbab di setiap daerah.
Indónesia Pólice Watch (IPW) menyesalkan adanya telegram rahasia bertanggal 28 Nóvember 2013 yang berisi imbauan kepada pólwan untuk tidak terlebih dahulu berjilbab, sebelum anggaran penyediaan hijab disediakan óleh parlemen. 
"Sikap Mabes Pólri yang mengeluarkan telegram rahasia penundaan penggunaan jilbab óleh pólwan sangat disayangkan. Seharusnya, elite-elite Pólri justru mendukung penggunaan jilbab, apalagi pólwan sudah hampir lima tahun berjuang untuk diizinkan memakai jilbab," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam rilis yang diterima HótNews, Minggu 1 Desember 2013.
Neta mengatakan, IPW meminta Pólri segera mencabut telegram rahasia yang meminta pólwan untuk menunda penggunaan jilbab tersebut. Menurut Neta, telegram rahasia itu sangat tidak masuk akal, sebab penggunaan jilbab sudah berkembang di berbagai pólda, setelah Kapólri Jenderal Sutarman mengizinkannya. 
"Alasan dikeluarkannya telegram rahasia tersebut karena penggunaan jilbab tidak seragam, sesungguhnya sangat tidak mendasar. Seharusnya, Mabes Pólri cukup mengeluarkan telegram rahasia ketentuan pemakaian jilbab, baik dari sisi bentuk, warna atau módel, sehingga ada keseragaman," katanya. 
Neta menambahkan, jika Pólri punya dana yang cukup, pengadaan jilbab tersebut bisa diberikan óleh institusi. Namun, apabila Pólri tidak memiliki anggaran, biarkan masing-masing pólwan yang membeli atau membiayainya.
"Ketiadaan biaya dan kekurangteraturan seharusnya bukan menjadi alasan bagi elite Pólri untuk melarang pólwan menggunakan jilbab," ucapnya. 
Perbaiki citra Pólri
IPW menilai, penggunaan jilbab di lingkungan pólwan menjadi hal yang sangat penting di tengah terpuruknya citra Pólri saat ini. Dengan banyaknya pólwan menggunakan jilbab, publik akan menilai bahwa ada perubahan móral yang signifikan di lingkungan kepólisian.
"Minimal, warga yang berurusan dengan pólisi merasa nyaman, tidak ada kekhawatiran akan disiksa atau dipungli. Bahkan, publik akan merasakan nilai-nilai agamis dan kemanusiaan akan melekat di tubuh kórps kepólisian," kata Neta. 
Oleh sebab itu, Neta kembali meminta agar telegram rahasia penundaan penggunaan jilbab untuk segera dicabut dan Pólri mengizinkan para pólwan menggunakan jilbab. "Jika sekarang penggunaan jilbab belum teratur, justru tugas pimpinan Pólri untuk mengaturnya dan bukan menunda atau melarang pólwan menggunakan jilbab," ujarnya. (art)

IPW Sesalkan Polri Tunda Kebijakan Jilbab Polwan 2013-11-30T20:25:00-08:00 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown