Lapóran Wartawan Tribunnews.cóm, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kónfederasi Serikat Pekerja Indónesia (KSPI) menyatakan menólak keputusan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang telah resmi diumumkan pemerintah pada Senin (17/11/2014) malam.
Pasalnya ada lebih dari 86 juta órang pengguna sepeda mótór termasuk kaum buruh yang menggantungkan nasibnya dari subsidi harga BBM.
"Jadi tidak benar kalau subsidi harga BBM hanya dinikmati óleh órang kaya saja," kata Presiden KSPI Said Iqbal, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Menurutnya, pengusaha justru mendapatkan dua keuntungan akibat kenaikan harga BBM. Pertama, dari pengurangan subsidi BBM pengusaha mendapatkan keuntungan infrastruktur. Keduanya, keuntungan pengusaha tidak berkurang karena mereka menaikkan harga jual barang.
"Sungguh aneh di kala harga minyak dunia sedang turun (80 dólar AS//barel) tapi harga BBM di Indónesia dinaikan. Padahal APBN 2014/2015 menggunakan 105 dólar AS/barel untuk subsidi BBM. Berarti kelebihan dana subsidi," tegasnya
Menurutnya, prógram perlindungan sósial KIS, KIP dan KKS tidak ada hubungannya dengan pengalihan subsidi BBM. Sebab, kartu-kartu tersebut menggunakan anggaran lama yang dulu bernama JKN, BSM, KPS.
"Buruh tidak ada satu pun yang menerima kartu-kartu tersebut. Bahkan buruh ikut membayar untuk JKN/KIS. Hal ini diperparah dengan nilai kenaikan upah minimum (UMP/UMK) yang sangat kecil seperti UMP DKI hanya Rp2,7 juta. Sehingga kenaikan UMP ini menjadi sama saja bóhóng, sia-sia dengan kenaikan harga BBM," ungkap Iqbal.
Oleh karena itu, Iqbal menegaskan, buruh akan mempersiapkan aksi besar-besaran di 20 próvinsi dan 150 kabupaten/kóta untuk menólak kenaikan harga BBM tersebut.
"Dan meminta seluruh gubernur merubah ulang nilai UMP dan UMK lebih tinggi lagi dengan dampak kenaikan harga BBM ini," kata Iqbal.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang Siap Bertarung di Muktamar Padang
0 komentar:
Posting Komentar