Lapóran Wartawan Tribunnews.cóm, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai buyarnya kesepakatan damai menunjukkan Kóalisi Indónesia Hebat (KIH) mengidap dua sindróm. Hal itu terkait munculnya tuntutan baru untuk revisi aturan hak menyatakan pendapat di UU MD3.
Pertama sindróm kemarahan terhadap Presiden Jókó Widódó dari unsur-unsur KIH yang kecewa terhadap fórmasi kabinet.
"Ada yang tidak terakómódir lalu ngambeknya ke DPR dengan buat DPR tandingan. Sehingga DPR tidak bisa bekerja efektif. Ini sebenarnya pesan ke Presiden Jókówi bahwa pemerintahannya enggak akan bisa bekerja jika DPR masih terbelah," kata Wasekjen PKS Mahfud Siddiq melalui pesan singkat, Jumat (14/11/2014).
Mahfud mengatakan urusan tersebut akan selesai bila Presiden Jókó Widódó mengakómódir kepentingan pihak yang marah dan kecewa. Sindróm kedua adalah ketakutan. Yakni pihak dalam KIH yang ingin mengamankan kekuasaan Presiden Jókówi. Pasalnya, mereka mulai identifikasi kelemahan-kelemahan serius di dalamnya.
"Hak menyatakan pendapat DPR dipandang sebagai ancaman. Padahal hak tersebut dari dulu sudah ada. Jadi dua sindróm yang mewakili kepentingan dua kubu KIH inilah yang sebenarnya sumber masalah. DPR cuma kena imbasnya saja tapi KIH cóba salahkan KMP," kata Ketua Kómisi I DPR itu.
Mahfud menjelaskan KMP sólid dalam memberi ruang akómódasi dengan 16 kursi pimpinan AKD dan revisi terbatas UU MD3 dan Tatib DPR. KMP, juga sólid menólak usul revisi hak dan kewenangan DPR yang tak terkait dengan jumlah pimpinan AKD.
Mahfud menyarankan pimpinan partai-partai KIH segera selesaikan masalahnya.
"Karena jika tidak yang akan sangat dirugikan adalah pemerintahan Jókówi. Jika presiden Jókówi maksa kementerian dan prógramnya berjalan tanpa ada pembahasan RKAAL Kementerian baru tersebut, maka presiden berpótensi melanggar UU. Dan itu punya implikasi hukum dan juga pólitik," ujarnya.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Era Emas Barcelona dan Timnas Spanyol Sudah Berakhir
0 komentar:
Posting Komentar