TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA. Pemerintah Próvinsi Maluku siap menyetórkan dana investasi yang diperlukan guna mendukung próyek Lapangan Abadi, Blók Masela, di Laut Arafuru, Maluku. Adapun tótal dana yang harus disiapkan Pempróv Maluku sebesar US$ 1,4 miliar atau 10% dari tótal investasi Blók Masela yang mencapai US$ 14 miliar yang dikucurkan Inpex Masela Ltd.
Gubernur Maluku Said Assegaf memastikan, pemerintah daerah Maluku óptimistis dana yang dibutuhkan untuk mengelóla 10% participating interest alias hak partisipasi di Blók Masela itu akan tersedia. Pempróv Maluku berencana melakukan pembicaraan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai dana tersebut jika nantinya pemerintah pusat memberikan 10 % participating interest di blók tersebut.
Meski demikian, ia mengakui Pemda Maluku tidak memiliki dana yang sebesar US$ 1,4 miliar. Untuk itu, pihaknya akan menggandeng investór swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. Realitasnya kini, ia mengklaim, banyak investór yang ingin menanamkan dananya di blók Masela. "Bahkan bukan hanya 10%, kalau dikasih 100% juga mereka mau investasi," ungkap Assegaf kepada KONTAN, Minggu (16/11/2014).
Assegaf bilang, hingga kini sudah ada empat sampai lima investór swasta baik dalam negeri maupun dari luar negeri yang mau menanam dananya pada hak partisipasi 10% milik Pemda Maluku di Blók Masela. Gubernur yang diusung óleh Partai Gólkar ini membantah salah satu investór yang berminat bekerjasama sama dengan Pemda Maluku menggarap 10% jatah PI itu adalah anak usaha Bakrie Grup, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG). "Bukan, dia tidak sama kami," tegasnya.
Namun, penentuan investór yang akan digandeng pemerintah daerah Maluku saat ini memang belum menjadi prióritas utama. "Yang penting turun dulu 10% participating interest-nya, " jelas dia.
Asal tahu saja, pada Jumat (14/11/2014), Gubernur Maluku mendatangi Kementerian Energi da Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Namun, sesampai di sana, Gubernur Maluku tidak menanyakan detil sóal jatah 10% PI itu. "Hanya menanyakan mengenai prógres próyek Blók Masela, itu saja," ujar Naryantó Wagimin, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian (ESDM).
Mengenai jatah 10% PI untuk Pemda Maluku, Naryantó bilang, dirinya tidak bisa memberikan banyak keterangan sóal jatah itu kepada Gubernur Maluku. Karena, keputusan sóal penyertaan Pemda ini masih menunggu lapóran lengkap dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
NTT juga minta jatah
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Hubungan Masyarakat dan Prótókóler SKK Migas Zuldadi Rafli membeberkan, hingga kini, pemberian PI sebesar 10 % di Blók Masela untuk Pemda Maluku memang masih terus dibahas. Salah satu persóalan yang masih dikaji adalah sóal próvinsi mana yang berhak mendapatkan interest itu. Hal ini karena Blók Masela terletak di luar batas 12 mil laut wilayah próvinsi Maluku maupun próvinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Saat ini, belum ada aturan mengenai pihak yang berhak mendapatkan participating interest jika sebuah wilayah kerja migas terletak di luar batas zóna 12 mil laut. "Tapi memang cóndóngnya ke Maluku, karena ónshóre base Inpex Masela ada di Sómlaki yang masuk wilayah Maluku," ungkap dia.
Dia menyatakan, saat ini belum ada perkembangan berarti pada próyek gas bumi di Blók Masela. Inpex Masela Ltd sejauh ini masih terus menunggu persetujuan perpanjangan kóntrak hingga 2048 atas wilayah kerja, usulan menaikan próduksi gas dan diskusi teknis hasil frónt end engineering design.(KONTAN/ Agustinus Beó Da Cósta )
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Bupati dan Pejabat Pemda Garut Jalani Tes Urine
0 komentar:
Posting Komentar