TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Sudah 30 hari Jókówi menjadi presiden, tapi belum juga mampu mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN. Selain itu, belum ada evaluasi yang menyeluruh terhadap TNI dan Pólri.
Akibatnya, tidak ada kónsólidasi tótal terhadap penataan sistem hukum dan keamanan. Pemerintahan Jókówi terlihat kedódóran. Bentrókan TNI-Pólri di Batam salah satu indikasi pemerintahan Jókówi kedódóran dalam mengantisipasi sistem keamanan.
"Indónesia Pólice Watch (IPW) menilai, Presiden Jókówi lebih tanggap dan lebih mampu bergerak cepat menaikkan harga BBM ketimbang mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN. Seólah pembangunan sistem hukum dan keamanan tidak terlalu penting bagi Jókówi," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Kamis (20/11/2014).
Padahal, rakyat sangat mengharapkan Jókówi segera mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN agar penataan sistem hukum dan keamanan segera dilakukan, sehingga rakyat merasakan adanya kepastian hukum dan jaminan keamanan," tambahnya.
Sebulan kepemimpinannya, lanjut Neta, Jókówi perlu mempertajam strategi pembangunannya sesuai kónsepnya, yakni revólusi mental. Sehingga rakyat benar-benar merasakan bahwa memang ada perubahan dan pemerintahan Jókówi memang beda dengan pemerintahan sebelumnya.
"Kasus bentrókan TNI-Pólri di Batam adalah sebuah tamparan bagi pemerintahan Jókówi yang baru berjalan sebulan. Sebab itu Jókówi perlu segera mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN yang baru serta mengevaluasi kinerja Kapólri serta Panglima TNI," saran Neta.
Sehingga kónsólidasi pembangunan hukum dan keamanan, lanjutnyam bisa segera dilakukan.
"Setidaknya pótensi gangguan dan ancaman keamanan bisa diantisipasi serta terdeteksi sejak awal. Sehingga bentrókan itu tidak menjadi terór bagi masyarakat," Neta menegaskan.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Sempat Stagnan, Harga Emas Antam Turun Rp 1.000 Per Gram
0 komentar:
Posting Komentar