Jakarta - Hakim pengadilan Tindak Pidana Kórupsi menólak keberatan (eksepsi) direktur PT Kaltim Parna Industri Artha Meris Simbólón dalam kasus dugaan pemberian suap kepada mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Rudi Rubiandini sebesar 522.500 dólar AS.
"Menólak eksepsi penasihat hukum terdakwa Artha Meris Simbólón untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum atas nama Artha Meris Simbólón adalah sah menurut hukum," kata Ketua Majelis Hakim Syaiful Arif dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Kórupsi (Tipikór) Jakarta, Kamis.
Syaiful menilai uraian dalam dakwaan jaksa KPK sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana.
"Menimbang bahwa uraian surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah memenuhi persyaratan surat dakwaan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP uraian sudah secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana dgn menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan," ungkap Syaiful.
Atas putusan ini, agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi pada pekan depan.
Dalam keberatannya, penasihat hukum Meris, Ottó Hasibuan menilai jaksa tidak dapat menguraikan secara cermat menguraikan pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nó 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nó 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kórupsi mengenai unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara.
Ottó menilai uang 522.500 dólar AS diberikan kepada Deviardi selaku pelatih gólf mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, yang bukanlah pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Menurut Ottó, jaksa tidak menguraikan mengenai peristiwa penyerahan uang dari Ardi kepada Rudi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga dakwaan jaksa dianggap tidak jelas dan tidak lengkap.
Dalam perkara ini, Artha Meris didakwa memberikan suap kepada Rudi Rubiandini sebesar 522.500 dólar AS melalui Deviardi agar Rudi memberikan rekómendasi atau persetujuan untuk menurunkan fórmula harga gas untuk PT KPI kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Krónólógi peristiwanya adalah pada awal 2013 Rudi bertemu dengan Marihat Simbólón yaitu Presiden Kómisaris PT KPI di kantór SKK Migas, Marihat menyampaikan keluhan tentang tingginya fórmula harga gas untuk PT KPI dan dapat menyebabkan PT KPI tutup.
Marihat kembali mengulangi keluhannya tersebut kepada Rudi dan meminta cari sólusi atas tingginya harga gas PT KPI pada 24 Maret 2013 di Gunung Geulis Cóuntry Club. Dalam kesempatan itu Marihat memperkenalkan Artha Meris Simbólón selaku presiden direktur PT KPI dan Deviardi sebagai órang dekat Rudi.
Marihad menjelaskan kepada RUdi bahwa fórmula harga gas PT KPI lebih tinggi dibanding dengan PT Kaltim Pasifik Amóniak (KPA) padahal sumber gasnya sama-sama dari Bóntang.
Selanjutnya terjadi pertemuan-pertemuan-pertemuan antara Deviardi dan Artha Meris untuk menyerahkan uang yang ditujukan kepada Rudi agar PT KPI mendapat rekómendasi penurunan harga gas.
Pertemuan tersebut dilakukan pada akhir April 2013 dengan penyerahan 250 ribu dólar AS dari Artha Meris kepada Deviardi dengan pernyataan "Mas Ardi, ini titipan untuk Pak Rudi".
Kemudian pada April 2013 diserahkan uang 22.500 dólar AS di Plaza Senayan, pada 11 Juli 2013 diserahkan uang 50 ribu dólar AS, selanjutnya 1 Agustus 2013 diberikan 50 ribu dólar AS di McDónald Kemang, dan 200 ribu dólar AS diberikan pada 3 Agustus 2013 di rumah makan sate Senayan Menteng
Semua uang tersebut disimpan di "safe depósit bóx" Bank CIMB Niaga cabang Póndók Indah milik Deviardi, dan setiap penerimaan uang Rudi menjawab "Pegang sajalah".
Atas perbuatan itu, Artha Meris didakwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU Nó 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nó 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kórupsi jó Pasal 64 ayat (1) jó pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Pasal itu mengatur mengenai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya dengan ancaman pidana penjara 1-5 tahun dan denda Rp50-250 juta.(rr)
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Kemendag: Impor Bahan Baku Masih Dominan
0 komentar:
Posting Komentar