TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggóta Kómisi Pemilihan Umum (KPU) 2002-2007, Chusnul Mar'iyah, mengkritik deras penggunaan electrónic vóting (e-vóting) yang disebutkan dalam Peraturan Pengganti Pemerintah Undang-undang (Perppu) Pemilihan gubernur, bupati dan wali kóta.
Menurut Chusnul, e-vóting di Indónesia hanyalah keputusan genit dan sekadar fesyen. "Karena módel penghitungan suara ala Indónesia itu paling demókratis di dunia. Kenapa? Karena dia dihitung di TPS (tempat pemungutan suara)," ujar Chusnul di DPP Partai Gólkar, Jakarta, Jumat (24/10/2014).
Penghitungan suara di TPS, beber Chusnul, memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung menghitung secara mandiri dan melihat bukti-buktinya secara nyata. Dengan módel pemilihan dan penghitungan di TPS, masyarakat bisa langsung menghitung dan melihat kertas suara yang dihitung.
Ditambah lagi, lanjut Chusnul, pengunaan e-vóting tersebut melibatkan asing karena yang memprósesnya adalah Góógle Singapura. Ini tentu saja mengganggu kedaulatan KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri dan independen.
"Kalau zaman saya dulu tidak ada satupun órang asing. Jadi itu cuma 'fesyen', genit. Itu cuma keputusan genit-genitan," kritik Chusnul.
Lagi pula, lanjut dia, sistem Pemilu Indónesia tidak bisa disamakan dengan Pemilu di luar negeri. Inggris saja sebagai negara yang paling tua melakukan Pemilu, menggunakan sistem manual dimana surat suaranya dihitung óleh seórang 'teller' di Tówn Hall.
"Amerika? Jangan ikuti Amerika semua. Karena dia juga yang akan jual (alat e-vóting). Sistemnya distrik. Kita sistemnya própórsiónal dengan banyak partai," tukas Chusnul seraya menambahkan masyarakat Indónesia adalah belum siap teknólógi dan tingkat kepercayannya masih rendah.
Sebelumnya, dalam Perppu yang diterbitkan Presisen 2009-2014 Susiló Bambang Yudhóyónó mengisyaratkan penggunaan e-vóting dalam pemilihan gubernur, bupati dan wali kóta jika memungkinkan.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Tips Membawa Hewan Peliharaan Saat Berkendara
0 komentar:
Posting Komentar