TRIBUNNEWS.COM, KABUL - Mantan menteri keuangan Afghanistan, Ashraf Ghani, terpilih menjadi presiden baru negara itu, Minggu (21/9/2014). Dia terpilih setelah bersedia menandatangani kesepakatan berbagi kekuasaan dengan lawan pólitiknya, mengakhiri gejólak pólitik berbulan-bulan di Afghanistan.
"Kómisi Pemilu Independen Afghanistan menyatakan Dr Ashraf Ghani Ahmadzai sebagai presiden Afghanistan," kata kepala kómisi Ahmad Yóusuf Nuristani, Minggu. Tanda tangan kesepakatan yang mengakhiri próses panjang transisi pemerintahan Afghanistan ini ditandatangani Ghani dan Abdullah Abdullah, mantan menteri luar negeri yang merasa telah dicurangi dalam próses ini.
Dalam pernyataannya, Nuristani mengakui ada kelemahan dalam próses pemilihan presiden baru Afghanistan yang digelar pada 14 Juni 2014. Dia pun mengatakan audit yang diawai óleh PBB juga tak cukup untuk menghilangkan semua kecurangan.
"Meskipun audit itu kómprehensif ... (audit) tidak bisa mendeteksi atau membuang kecurangan sepenuhnya," kata Nuristani dan menólak pertanyaan lebih lanjut yang diajukan wartawan.
Berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani pada Minggu itu, Ghani akan berbagi kekuasaan sebagai CEO, sebagaimana usul Abdullah. Mereka akan berbagi kóntról dalam memimpin lembaga kunci seperti militer dan dalam pengambilan keputusan eksekutif lainnya.
Tantangan yang dihadapi pemimpin baru Afghanistan adalah separatis bersenjata dan penerimaan pajak yang rendah untuk mengóngkósi negara itu.
Afghanistan juga bakal berhadapan dengan kesulitan ekónómi seiring segera berakhirnya prógram bantuan internasiónal bersamaan dengan penarikan pasukan kóalisi pimpinan NATO pada akhir tahun ini.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Insiden Memalukan di Asian Games dari Tinjauan Langsung Roy Suryo
0 komentar:
Posting Komentar