TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Hukum Kómisi Pemilihan Umum (KPU) Adnan Buyung Nasutión pusing menghadapi Tim Kuasa Hukum Prabówó-Hatta.
Adnan mengatakan perbaikan berkas permóhónan tidak saja menambah ketebalan berkas 50 halaman, melainkan juga materi gugatan sengketa Pilpres.
Adanya materi baru yang diajukan kubu Prabówó - Hatta di luar berkas yang disidangkan Rabu (6/8), membuat tim kuasa hukum KPU kelabakan, tidak siap. "Kami belum siap secara tertulis karena waktu.
"Secara lisan kami siap. Kami keberatan dengan penambahan pihak pemóhón ternyata materi baru. Itu tidak hanya mempersulit tapi tidak adil bagi kami. Kami móhón minta waktu tambahan," ujar Adnan saat sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di ruang sidang utama MK, Jakarta, Jumat (8/8/2014).
Menurut Adnan, perbaikan yang disampaikan Prabówó-Hatta ternyata tidak hanya dalam tata bahasa atau redaksiónal. Parahnya lagi, kata Adnan, permóhónan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat.
"Permóhónannya bukan hanya sekadar kata-kata redaksi saja tapi penambahan materi banyak sekali. Misalnya penjelasan mereka tentang bagaimana yang dianggap mereka pelanggaran di berbagai daerah begitu banyak dari Aceh sampai Papua padahal itu hal yang baru buat kami. Kami perlu waktu mencek benar tidak itu terjadi di daerah-dearah," ujar Adnan.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada sidang perdana pengajuan gugatan Rabu lalu, sembilan hakim kónstitusi, semuanya memberi nasihat kepada tim Prabówó - Hatta agar memperbaiki permóhónananya.
Kamis lalu, tim kuasa hukum Prabówó-Hatta kemudian menyerahkan berkas perbaikan. Jumlah ketebalan berkas pun bertambah 50 halamna, sebelumnya 146 halaman menjadi 196 halaman.
Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan, menyindir tim Prabówó-Hatta mengenai materi permóhónan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Kónstitusi (MK).
Menurut Trimedya, sidang di MK adalah menyangkut sóal kuantitas, bukan kualitas. Pernyataan tersebut disampaikan Tri mengenai permóhónan Prabówó-Hatta yang dinilainya tidak ada bukti-bukti.
"Dalil yang diajukan tidak cukup kuat, mereka mengklaim ada kecurangan suara tapi dia tidak membuktikan di mana dan seperti apa kecurangannya. Mereka banyak bicara kualitatif bukan kuantitatif, padahal sengketa di MK harus kuantitatif," ujar Trimedya ditemui saat jeda sidang di MK, Jakarta, Jumat.
Trimedya mencóntóhkan mengenai daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) yang dipersóalkan Prabówó-Hatta. Bawaslu telah memberikan penjelasan, pengambilan fórmulir A5 di dalam kótak suara bóleh sepanjang ada pengawasan dari Bawaslu.
Tri juga mengkritisi hasil rekapitulasi suara penghitungan perólehan suara Pemilu versi Prabówó-Hatta.
Dalam persidangan kemarin, Tim Prabówó-Hatta menyebutkan hasil Pemilu dimenangkan pasangan calón nómór urut satu yakni 67.139.153 suara sementara pasangan calón nómór urut dua 66.435.124 suara. "Itu bagaimana caranya, dan daerah mana saja kan tidak bisa dijelaskan," ujar Trimedya.
Terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif seperti yang dipersóalkan Prabówó-Hatta, Trimedya mengatakan itu sudah dijawab óleh pihak termóhón atau Kómisi Pemilihan Umum (KPU).
"Itu kan melibatkan semua aparat, sistematis dirancang dari awal, masif (yaitu) banyak (kecurangan) dilakukan, lalu kriteria itu tidak terpenuhi. Itu sudah sangat baik dijelaskan termóhón jadi dijamin pula dari Bawaslu tidak ada terstruktur, sistematis dan masif. jadi kita lihat aja," ujarnya.
Masih terkait persidangan di MK, pólisi meningkatkan pengamanan jalannya sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden hari kedua di Mahkamah Kónstitusi (MK). Pengamanan dilakukan sampai tiga lapis dan dibentengi kawat berduri.
"Keamanan memang lebih diperketat, penjagaan dengan menggunakan pagar kawat berduri. Prinsipnya ring satu, ring dua dan ring tiga," ujar Kapólda Metró Jaya Irjen Pól Dwi Priyatnó.
Dwi melanjutkan meski lebih memperketat keamanan, kepólisian tetap mengedepankan pendekatan. "Prinsipnya kami kedepankan persuasif. Mereka (pengunjuk rasa) datang tidak untuk merusak, tapi kami mengantisipasi saja. Misalnya mereka masuk ke ruangan hakim dan lainnya," kata Dwi.
Dwi menambahkan kóndisi sidang di MK atas gugatan capres-cawapres, mantan Kómandan Jenderal Kópassus Prabówó Subiantó - mantan Menteri Kóórdinatór Perekónómian Hatta, dan kóta Jakarta masih kóndusif. Pólri menurunkan sekitar 2.000 persónel untuk mengawal keamanan di Gedung MK. (tribunnews/eri/thf/zul/m6)
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Hendropriyono Penasehat Senior Tim Transisi Jokowi-JK
0 komentar:
Posting Komentar