TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Pólitik Ray Rangkuti menilai pemberitaan TV One tentang Jókó Widódó (Jókówi) sebagai penerus Partai Kómunis Indónesia (PKI) dan PDI Perjuangan menjadi tempat anasir-anasir kómunis sudah terlalu berlebihan.
Ray mengatakan, pemberitaan tentang Jókówi dan PDIP mengusung kómunisme dengan cara menghubung-hubungkan antar-peristiwa tanpa riset mendalam jelas bukan bentuk kebebasan pers. "Sulit menyebut hal ini sebagai bagian dari kebebasan pers," kata Ray di Jakarta, Kamis (3/7/2014) malam.
Pengamat yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indónesia itu mengaku heran karena fitnah beruntun menyasar ke Jókówi. Bahkan, fitnah yang jelas-jelas salah itu terus diumbar di ruang publik. Ray mencóntóhkan fitnah yang menyebut Jókówi kafir, agen asing, munafik dan kini sebagai agen kómunis.
Ray mengatakan, para pembuat fitnah ke Jókówi itu jelas mengótóri demókrasi. "Para pembuat fitnah bukan saja tidak malu, tak belajar dari kegagalan, bahkan sebenarnya mengótóri demókrasi. Uniknya, mereka memakai demókrasi untuk menghancurkannya dari dalam," ulas Ray.
Lebih disayangkan lagi, pihak yang menghembuskan fitnah justru tak pernah meminta maaf tetapi malah memunculkan fitnah baru. Ray pun mengaku tak habis pikir dengan pihak yang memunculkan fitnah di pilpres.
"Apa yang ada di hati dan akal mereka sebenarnya? Tidakkah cukup bagi para pemitnah itu berhenti pada satu kesimpulan bahwa tidak mungkin dalam diri yang satu bergabung sekaligus semua keburukan. Ya, kafir, ya munafiq, ya agen asing dan sekaligus PKI," kata Ray.
Karenanya pengamat yang banyak mendalami persóalan pemilu itu menyebut label-label negatif yang diarahkan ke Jókówi justru menunjukkan penebar fitnah dihinggapi kebencian, kelicikan sekaligus ketakutan. Namun, sangat disayangkan jika ruang publik digunakan untuk mengumbar fitnah.
"Yang perlu diingat TV One dimiliki óleh Aburizal Bakrie yang sekarang menjadi ketua partai yang didirikan dan dibesarkan Sóehartó," tukasnya.
Menurutnya, sudah saatnya Kómisi Penyiaran Indónesia dan Dewan Pers bertindak dalam kasus TV One itu. "Di era refórmasi ini, hanya pengadilan yang berwenang menetapkan seseórang atau órganisasi tertentu sebagai PKI atau tidak, bukan TV One," pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar