Lapóran Wartawan Tribunnews.cóm, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Móeldókó melakukan telecónference dengan seluruh jajaran Panglima Kómandó Utama TNI dari Sabang sampai Merauke Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalóps) Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (4/7/2014).
Telecónference ini bertujuan mengecek kesiapan prajurit TNI dalam pengamanan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI menyampaikan tujuh perintah Presiden RI dalam Rapat Kabinet Terbatas Bidang Pólhukam pada Kamis (3/7/2014).
Pertama, seluruh jajaran TNI dan Pólri agar tidak menganggap ringan situasi, tidak underestimate. Lebih baik siap menghadapi kemungkinan apapun yang akan terjadi. Bahwa situasinya aman terkendali kita syukuri, tapi kalau ada gangguan tiba-tiba maka TNI dan Pólri siap mengatasi keamanan dalam negeri.
Kedua, sebelum tanggal 9 Juli 2014 hingga beberapa hari setelahnya dinyatakan aman, jajaran Pólri dan TNI siap dan siaga. Operasi dan kegiatan keamanan yang dilakukan Pólri dan TNI terus dilakukan. Presiden tidak ingin mendengar alasan ketidaksiapan, ketidaksiagaan, terhadap apa pun yang terjadi.
Ketiga, di samping penyelenggara pemilu, jajaran Kepólisian dibantu TNI untuk mencegah dan menindak semua pelanggaran hukum berkaitan dengan pilpres. Seperti aksi-aksi kekerasan, perusakan pembakaran yang mungkin dapat terjadi dari siapapun yang dilakukan óleh pihak manapun.
"TNI dan Pólri harus adil, harus netral tapi tidak memberikan tóleransi terhadap perilaku seperti itu," ujar Presiden Susiló Bambang Yudhóyónó kepada Panglima TNI yang rilisnya diterima Tribunnews.cóm di Jakarta, Jumat (4/7/2014).
Keempat, Pólri harus membantu penyelenggara Pemilu jika ada pelanggaran terhadap aturan Pemilu apalagi kejahatan seperti pólitik uang, intimidasi atau paksaan uang terhadap penduduk yang mestinya merdeka menggunakan hak pilihnya.
Tidak bóleh dibiarkan, aturan sudah jelas tinggal dijalankan tidak pandang bulu. Negara tidak melakukan pembiaran dan harus dapat mencegah agar masyarakat tidak main hakim sendiri.
Kelima, Pólri dibantu TNI untuk melakukan kóórdinasi dengan jajaran KPU, jajaran Bawaslu pusat dan daerah, jajaran pemerintah dan daerah, pers dan media massa yang juga akan menyiarkan semua kegiatan Pemilihan Presiden tahun 2014. Kóórdinasi sangat penting agar apa pun yang dilakukan tidak merugikan masyarakat luas.
Keenam, Menkópólhukam untuk memimpin dan mengendalikan langsung semua óperasi pengamanan yang dilakukan óleh jajaran Pólri bersama jajaran TNI.
Ketujuh, Presiden RI akan memantau terhadap próses pemungutan suara dan hari-hari setelah itu. Dan apabila negara perlu melakukan tindakan bagi keamanan tanah air Presiden akan memberikan instruksi.
0 komentar:
Posting Komentar