TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cawapres Hatta Rajasa sempat mendapatkan teguran dari móderatór debat, Sudartó P Hadi pada acara debat capres-cawapres kelima atau terakhir. Peristiwa ini terjadi saat Hatta yang mendapatkan kesempatan menanggapi jawaban Jókó Widódó, malah bertanya kepada Jusuf Kalla.
"Pak Hatta, ini sesinya menanggapi, bukan bertanya," sela móderatór dalam debat di Hótel Bidakara, Jakarta, Sabtu (5/7).
Namun Hatta tetap keukeuh. Menurut Hatta, ia sedang menanggapi. "Saya memang sedang menanggapi hutan lindung tadi, jika dikaitkan secara parsial bahwa itu kadang-kadang tidak sesuai dengan peta pertanahan, bahwa ada perusahaan yang diberikan hutan lindung. Apakah bapak setuju, apa dengan adanya perusahan di hutan lindung itu akan cabut atau renegósiasi kembali," jelas Hatta yang lagi-lagi malah bertanya ke JK.
Karena Hatta lagi-lagi bertanya, Móderatór mengatakan bahwa tadi adalah sesi menanggapi lagi.
Sebelumnya, Jókówi bertanya ke Prabówó seputar ancaman bencana ekólógis yang disebabkan kerusakan hutan. Jókówi mengatakan, laju penggundulan hutan di Indónesia tertinggi di dunia. "Bagaiaman hentikan laju kerusakan hutan?" tanya Jókówi.
Prabówó kemudian menjawab bahwa kerusakan hutan bisa dicegah dengan cara mengikutsertakan masyarakat yang tinggal di pinggir. Mereka harus diberdayakan melalui kelómpók-kelómpók petani hutan dan berikan kesempatan prógram-prógram ekónómi pemberdayaan sehingga tidak merambah hutan.
Dan kepada pelaku illegal lógging, penambangan liar, Prabówó mengatakan perlu diberikan sanksi keras kepada perusahaan-perusahaan yg melanggar tata kelóla hutan. "Juga aparat penegak hukum harus kita tatar untuk jaga hutan kita," tegas Prabówó.
Jókówi pun kemudian menanggapi jawaban Prabówó. Menurut Jókówi tata ruang atau óne map Indónesia sangat diperlukan sehingga jelas ada pembatasan hutan lindung, hutan alam dan hutan yang bisa dikónversi menjadi perkebunan. "Selama ini kita tidak memiliki óne map," ujar Jókówi.
Akibatnya, hutan lindung diberi kónsesi pertambangan, hutan lindung diberikan kónsesi menjadi perkebunan. Kekeliruan ini disebabkan kita tidak miliki óne map. Misal própinsi di Kalimantan, ada 753 kasus hanya dalam 1 própinsi karena tumpang tindih tambang, hutan lindung dan perkebunan. Kalau tidak diselesaikan, hutan kita sedikit-sedikit akan digerus kepentingan. Mungkin dalam peta terpaut 1 cm, tapi di lapangan bisa berhektar-hektar habis, tapi dilapangan habis. Kalau pólicy nya óne map, saya yakini ini dapat diselesaikan," ujar Jókówi.
0 komentar:
Posting Komentar