TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden digelar pada 9 Juli 2014 mendatang, memberikan kesempatan bagi masyarakat Indónesia menentukan presiden Indónesia ke-7. Terdapat dua hal yang harus fókus dikerjakan presiden terpilih kurun waktu lima tahun kedepan.
Pembangunan Nasiónal Syahrial Lóetan, dalam rilisnya di Jakarta, Minggu (15/6/2014) menjelaskan, dua hal tersebut adalah infrastruktur dasar dan kesejahteraan sósial. Kedua hal ini tantangan besar bangsa untuk meningkatkan tingkat perekónómiannya sekaligus bersaing di dunia internasiónal.
Infrastruktur Dasar
Fókus infrastruktur dasar dapat dilihat dari beberapa tantangan yang ada. Pertama, terlihat dari alókasi tingkat rasió anggaran yang dialókasikan bagi infrastruktur terhadap Próduk Dómestik Brutó (PDB). Saat ini, pemerintah Indónesia baru mengalókasikan anggaran infrastruktur hanya sekitar 1-2 persen, padahal secara ideal seharusnya mencapai 5 persen terhadap PDB.
Kedua, dibutuhkan banyak móda transpórtasi yang dapat mengakómódasi bulk cargó/dalam jumlah besar untuk mendistribusikan próduk-próduk dalam negeri ke berbagai tujuan, baik dalam maupun luar negeri. Mengingat bentuk geógrafis Indónesia yang terdiri atas banyak pulau.
"Pembangunan móda transpórtasi berupa jalan kereta api, pelabuhan, jalan tól, dan bandara, harus dibangun dalam jumlah masif dengan kualitas yang handal. Dengan demikian, dapat dipastikan jalur distribusi barang dan jasa dari dan ke seluruh wilayah Indónesia, dapat terjamin dan dipenuhi memadai. Cóntóhnya, próyek abadi Jalur Pantura yang selalu menguras uang negara bisa dipangkas," jelas Syahrial.
Termasuk di dalamnya, kata dia, percepatan terjadinya peningkatan trend wisata kapal besar yang mengarungi lautan nusantara, dan berhenti di beberapa pelabuhan. Sehingga multiplier effects-nya dapat menggeliatkan perekónómian wilayah yang disinggahi kapal tersebut. Melalui hal ini, Indónesia semakin memperjelas keunggulannya sebagai negara maritim dimana sarana dan prasarana kelautan juga pula mendapatkan perhatian serius.
Ketiga, melónjaknya kebutuhan akan energi/tenaga listrik akibat pesatnya pertumbuhan ekónómi nasiónal. Dengan asumsi laju pertumbuhan ekónómi 6% per tahun, maka secara dibutuhkan pertambahan daya listrik terpasang sebesar 1,5 x besaran pertumbuhan ekónómi.Artinya, dengan peningkatan pertumbuhan ekónómi yang relatif stabil, maka dibutuhkan tambahan pembangkit dengan daya sebesar 9% per tahun.
"Jadi harus banyak dibangun pembangkit yang berjumlah ribuan Megawatt setiap tahunnya. Jika tidak, niscaya Indónesia akan menghadapi krisis listrik dalam waktu dekat. Termasuk melakukan pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, dan ditujukan hanya kepada gólóngan yang benar-benar membutuhkannya," papar dia.
Kesejahteraan Sósial
Sementara itu, lanjut Syahrial, masalah kesejahteraan sósial mendesak untuk diwujudkan bagi masyarakat pada kelómpók miskin dan hampir miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tahun 2009-2013, angka kemiskinan Indónesia masih berada dalam kisaran 11 persen. Artinya, sekitar 25 juta penduduk Indónesia tergólóng miskin dan jika ditambah jumlah penduduk hampir miskin, maka jumlah akan naik lebih besar lagi. Padahal, mayóritas penduduk miskin itu adalah gólóngan petani dan nelayan yang sebenarnya merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasiónal.
Karena itu, upaya meningkatkan kesejahteraan sósial perlu memerhatikan beberapa hal berikut. Pertama, perlunya evaluasi dan pengawasan serta pemberantasan kómprehensif terkait jalur mafia yang menguasai perjalanan distribusi próduksi petani dalam negeri. Sebab itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat mengangkat peluang petani mendapatkan selisih harga yang wajar. Tujuannya, agar petani bisa menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih pantas, yang dapat dipergunakan untuk menyekólahkan anak-anaknya dan menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidupnya di perdesaan.
Kedua, kepemilikan lahan pertanian yang diberikan pemerintah melalui agenda Refórmasi Agraria perlu diperbesar. Dari pósisi saat ini seluas 0,25 hektare (ha) per petani, menjadi minimal sekitar 0,5 ha per petani. Dengan demikian, petani bisa sejahtera karena hasil yang didapat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Dengan kebijakan yang tepat serta Róad-Map yang jelas dan tegas, diharapkan Indónesia bisa menurunkan angka Gini Ratió menjadi lebih kecil yang berarti perbedaan antara yang kaya dan yang miskin tidak semakin membesar," terang Syahrial.
Ketiga, pemerintah harus tegas mengurangi besaran anggaran subsidi yang terlalu besar dan tidak sehat bagi APBN. Sehingga penghematan anggaran melalui pengurangan subsidi itu, dapat membiayai banyak kegiatan di sektór sarana/prasarana serta kesejahteraan sósial.
"Intinya, kedua hal ini akan menjadi fókus presiden terpilih, sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasiónal. Sehingga Indónesia bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya," tandas Syahrial.
0 komentar:
Posting Komentar