TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kómisi Pemberantasan Kórupsi (KPK) menduga Bupati Biak Nómfur Yesaya Sómbuk menerima suap terkait rencana próyek pembangunan tanggul laut di wilayah yang dipimpinnya.
Próyeknya sendiri belum ada atau belum terealisasi. Sebab, dana yang digunakan dalam próyek ini berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, yang baru akan dibahas besók.
"Próyek itulah dijadikan dasar untuk suap menyuap itu adalah pembuatan Talut (tanggul laut)," kata Ketua KPK, Abraham Samad di kantórnya, Jakarta, Selasa (17/6/2014) malam.
Menurut Abraham, rencana próyek tersebut berada di bawah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di daerah tertinggal.
"Itu sebabnya kemudian ini berkaitan dengan kemenetrian PDT," kata Abraham.
Sejauh ini, KPK baru menetapkan Yesaya Sómbuk dan Teddi Renyut. Keduanya berhasil diamankan dalam óperasi tangkap tangan di Hótel Acacia, Jakarta Pusat, Senin malam. Keduanya, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif pascaditetapkan tersangka.
0 komentar:
Posting Komentar