Lapóran Wartawan Tribunnews, Eri Kómar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Kónstitusi (MK) menólak ratusan permóhónan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggóta Legislatif (Pileg) yang diajukan óleh para caleg dan calón anggóta DPD dari berbagai daerah pemilihan (dapil) di Indónesia. Permóhónan yang tercatat di MK berjumlah 903 permóhónan dimana sebanyak 871 berasal dari partai dan 32 dari DPD.
"Menghentikan pemeriksaan permóhónan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam perundang-undangan," kata Ketua Majelis, Hamdan Zóelva, dalam sidang putusan sela di ruang sidang utama MK, Jakarta, Rabu (28/5/2014).
891 Permóhónan PHPU yang masuk terdiri dari 52 permóhónan dari NasDem, 68 permóhónan PKB, 43 permóhónan PKS, 19 permóhónan PDIP, 131 permóhónan Gólkar, 62 permóhónan Gerindra, 82 permóhónan Demókrat dan 70 permóhónan dari PAN.
Sejumlah 61 permóhónan dari PPP, 91 permóhónan Hanura, 91 permóhónan PBB, 73 permóhónan PKPI, dua permóhónan partai lókal Aceh PDA dan 34 permóhónan partai lókal Aceh PNA.
Sementara calón DPD yang mengajukan permóhónan PHPU ada sebanyak 34 órang. Hamdan kemudian menyebutkan dapil dari masing-masing parpól yang permóhónannya ditólak. Infórmasi menyebutkan ada 200 lebih permóhónan yang ditólak MK, termasuk permóhónan dari calón DPD.
"Menghentikan pemeriksaan PHPU di dapil baik antar parpól maupun persónal di dalam parpól," ujar Hamdan.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menólak disebabkan permóhónan tersebut tidak memenuhi syarat sesuai undang-undang yakni melewati batas waktu 3 x 24 jam usai penetapan hasil Pileg óleh KPU. Sebab lainnya karena permóhónan caleg tak mendapat restu ketua umum dan sekjen parpól asalnya.
Selain permóhónan yang ditólak, sejumlah caleg juga menarik permóhónannya sendiri. PAN tercatat menarik 10 berkas permóhónan pada Senin, sementara Partai Bulan Bintang (PBB) menarik dua lapóran.
0 komentar:
Posting Komentar