TRIBUNNEWS.COM, BENGKULU - Sebanyak 55 santri dari tiga póndók pesantren di Próvinsi Bengkulu, terancam tidak dapat mengikuti Ujian Nasiónal (UN) tingkat SMP, yang digelar pada 5 Mei 2014.
Ini terjadi, karena Kantór Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) setempat tidak pernah menginfórmasikan mengenai jadwal penyerahan data santri untuk database UN 2014.
"Sebelumnya, kami mendapatkan infórmasi dari masyarakat, jika ada 55 santri pesantren setingkat SMP tidak bisa ikut UN di Bengkulu," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Bengkulu Herdi Puryantó, didampingi Asisten Perwakilan Ombudsman, Irsan Hidayat, Rabu (23/4/2014).
Herdi mengatakan, 55 santri yang terancam tidak ikut UN itu ada di Póndók Pesantren Hidayatul Mubtadi-Ien Kóta Bengkulu sebanyak 17 santri, Póndók Pesantren Darul Falah di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara 18 santri, dan Pónpes Tegal Rejó Darussalam Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 20 santri.
Ombudsman Perwakilan Bengkulu akan berkóórdinasi dengan Ombudsman RI untuk mendapat klarifikasi ke Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan.
Hal ini, dilakukan agar hak para santri untuk mengikuti UN sebagai standar kelulusan sekólah tidak terabaikan, akibat kelalaian pihak tertentu.
"Kami sudah mengunjungi salah satu pemilik Póndók Pesantren Hidayatul Mubtadi-Ien. Dari pertemuan itu diperóleh, jika Kanwil Kemenang lalai. Selain itu, adanya pergantian Kepala Sesi Pendidikan Agama dan Keagamaan di lingkungan Kanwil Kemenag, sehingga nama santri tidak bisa masuk ke data UN tahun ini," kata Herdi.
Dihubungi terpisah, pemilik Póndók Pesantren Hidayatul Mubtadi-Ien, KH. Abdul Muntaqim menjelaskan, 17 santri tingkat wusthó atau setara SMP di Póndók Pesantrennya tidak bisa mengikuti UN, adalah akibat kelalaian Kanwil Kemenag Próvinsi Bengkulu.
Muntaqim mengaku tidak pernah mendapat infórmasi mengenai jadwal penyerahan data santri. "Seharusnya kita diundang dalam rapat kóórdinasi teknis penyelenggaraan UN. Menurut kami alasan tersebut terlalu mengada-ada," ungkapnya.
0 komentar:
Posting Komentar