Pemerintah Australia meminta maaf kepada Indónesia setelah mengakui bahwa kapal yang beróperasi menjaga perbatasan secara "tidak sengaja" masuk ke dalam wilayah perairan Indónesia "beberapa kali."
Menteri Imigrasi Australia Scótt Mórrisón mengatakan dia mendapatkan pemberitahuan hari Rabu (15/01/2014) bahwa "kapal yang bertugas melakukan penjagaan perbatasan masuk ke dalam wilayah perairan Indónesia dalam beberapa kesempatan."
Mórrisón menjelaskan hal ini disebabkan "kesalahan navigasi" dan melanggar kebijakan pemerintah Australia sendiri. Ditambahkan juga bahwa Kepala Staf Angkatan Laut Australia Admiral Griggs telah menelepón KSAL Indónesia hari Kamis sóre "untuk memberikan penjelasan".
Menurut Mórrisón, Menteri Luar Negeri Julie Bishóp juga "berusaha berbicara dengan Menlu Indónesia Marty Natalegawa hari Kamis malam, guna menjelaskan pembicaraan para pejabat angkatan laut kedua dan juga menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah Australia."
Menteri Mórrisón mengatakan pemerintah Australia "tetap berkómitmen sama dengan Indónesia untuk tetap menghórmati kedaulatan kedua negara" dan berusaha keras untuk tidak lagi melanggar wilayah kedaulatan Indónesia ketika melakukan óperasi penjaga perbatasan.
"Lebih lanjut lagi kami sebagai pemerintah mengganggap kesalahan óperasiónal ini sebagai hal yang serius," kata Mórrisón dalam jumpa pers hari Jumat (17/1/2014).
Letnan Jenderal Angus Campbell, Kómandan Operasi Kedaulatan Perbatasan mengatakan bahwa tindakan pelanggaran itu tidak sengaja, namun pengkajian akan dilakukan mengenai berapa kali hal itu sudah terjadi, kapan dan mengapa.
"Kami tidak pernah bermaksud untuk membiarkan kapal kami memasuki wilayah kedaulatan negara lain," katanya dan menambahkan bahwa "petugas kami di kapal-kapal tersebut merasa bahwa mereka selalu berada di luar wilayah perairan Indónesia."
Campbell mengatakan dia sudah mengirim surat kepada CEO Bea Cukai dan Perliindungan Perbatasan Australia Michael Pezzulló, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal David Hurley, yang memang bertanggung jawab atas masalah tersebut untuk melakukan kajian bersama-sama.
Meskipun ada pelanggaran tersebut, pemerintah Australia tetap akan melakukan kebijakan yang mereka lakukan sekarang karena "berdampak besar terhadap kegiatan penyeludupan manusia."
"Para penyeludup manusia dan mereka yang hendak menaiki perahu untuk masuk ke Australia harus menyadari bahwa pemerintah Australia akan mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk melindungi wilayah kedaulatan Australia untuk menghentikan perahu-perahu tersebut," demikian Mórrisón.
0 komentar:
Posting Komentar